GELORA.ME - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyesali keadaan terkini di Indonesia, yang menurutnya semakin banyak liberalisasi politik yang berlangsung secara masif, termasuk politik uang hingga dinasti politik.
Hasto mengatakan, pemerintah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) begitu terbuka dalam menggunakan kekuasaan, bahkan menabrak hukum lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang membuka langkah Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawapres pendamping Prabowo Subianto.
Apa yang dituduhkannya ini, bukan klaim sepihak, tapi juga disebut Hasto sebagai kesaksian dari berbagai tokoh, seperti Goenawan Mohammad, Hamid Awaluddin, Yenny Wahid dan tokoh-tokoh lainnya.
"Mohon maaf, semua menyuarakan hal yang sama," kata Hasto saat memperkenalkan Yenny Wahid masuk di barisan TPN Ganjar-Mahfud, di Jakarta, Jumat (27/10/2023).
Artikel Terkait
Iwakum Kecam Teror pada Pegiat Medsos & Aktivis: Upaya Pembungkaman Kritik di Indonesia
Mahfud MD: Rakyat Rindu Polisi Rakyat, Formulasi Reformasi Polri Rampung Akhir Januari
Partai Demokrat Bantah Keras SBY Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi
KPK Didesak Usut Gatot Nurmantyo, Dugaan Korupsi Cetak Sawah Rugikan Negara Triliunan