Adian mengungkapkan inisiatif serupa juga sering dilakukan Ganjar setiap melakukan kunjungan ke daerah. Ia pun menyarankan kepala daerah lainnya juga melakukan hal yang sama saat sedang berkunjung ke wilayah lain.
“Harus begitu. Dan itu dilakukan tidak cuma di Jakarta, di Bali dia telepon gubernur. Di tempat lain dia telepon wali kota dan semua harus melakukan hal yang sama,” tegas Adian.
Menggerus Elektabilitas
Sementara Peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adrian Sopa, dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (28/6) memandang, stempel petugas partai yang disematkan kepada Ganjar bukan saja potensial mengundang tafsir liar, juga rawan merontokan elektabilitasnya.
“Status petugas partai itu memang sulit untuk dicari maknanya yang positif. Konotasinya lebih dominan berkesan negatif. Dan inilah yang sangat potensial ditafsirkan secara liar oleh publik,” kata Adrian Sopa.
Dalam pandangan Sopa, jika stempel petugas partai ini terus dihidupkan, bukan saja berpotensi mengundang tafsir liar yang buruk, tapi juga potensial merontokan Ganjar sebagai capres.
“Kenapa? Karena cepat atau lambat, publik akan menafsirkan stempel petugas partai ini menjadi boneka partai, sebuah julukan yang sangat berkonotasi negatif. Namanya juga boneka, tak bisa apa-apa kecuali disetir” tandasnya.
Dalam kaitan itulah, menurut Sopa, status sebagai petugas partai itu sebenarnya tidak terlalu menguntungkan buat Ganjar. Selain publik akan menganggap dia boneka partai, juga jika terpilih nanti dianggap hanya sebagai presiden milik PDIP, bukan milik seluruh rakyat.
Sumber: inilah
Artikel Terkait
Roy Suryo Kritik Gibran: Acara Mancing di Hari Sumpah Pemuda Dinilai Tak Pantas
MKD DPR Tolak Pengunduran Diri Rahayu Saraswati, Dituding Cari Muka ke Prabowo
KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Whoosh, Libatkan Mantan Pejakat
Rismon Sianipar Klaim Prabowo Tahu Soal Ijazah Gibran: Fakta dan Perkembangan Terbaru