Dino juga menyoroti kejanggalan komposisi anggota. Dengan hadirnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, ia mempertanyakan di mana posisi perwakilan resmi Palestina. Tanpa keterlibatan yang setara, solusi dua negara dianggap hanya akan menjadi wacana.
Lebih jauh, Dino mengingatkan pemerintah agar mempertegas sikap diplomasi supaya Indonesia tidak dicap sebagai 'anak buah' Trump. "Kita harus pastikan Dewan Perdamaian ini tidak menyaingi apalagi melangkahi wewenang PBB," tambahnya.
Dino Soroti 'Mahar' Keanggotaan Rp17 Triliun
Urusan iuran keanggotaan pun tak luput dari sorotan. Terkait tuntutan Trump agar negara anggota permanen menyetor dana US$1 miliar (setara Rp17 triliun), Dino menasihati: Indonesia tidak perlu membayar iuran fantastis tersebut.
Di tengah situasi ini, Dino mendorong Wamenlu yang memegang mandat diplomasi dunia Islam untuk tampil lebih aktif. Penjelasan transparan dari Kemenlu dinanti untuk menjawab keraguan publik terkait Piagam Dewan Perdamaian yang telah ditandatangani.
Meski momen ini disebut sebagai kesempatan bersejarah, para diplomat senior seperti Dino mengingatkan bahwa di panggung internasional, niat baik saja tidak cukup. Ketajaman dalam membaca arah kepentingan adalah kunci agar Indonesia tetap tegak lurus pada amanat konstitusi.
Artikel Terkait
Tower Seluler Ambruk di Surabaya: Hantam Atap Sekolah & Mobil, Begini Kronologinya
MBG: Mesin Gizi atau Mesin Uang? Analisis Lengkap Program Makan Bergizi Gratis
Donald Trump Klarifikasi Tangan Memar di Davos: Dampak Aspirin Dosis Tinggi untuk Jantung
Analisis Lengkap Pidato Prabowo di WEF 2026: Visi Kekuasaan untuk Rakyat Lemah dan Program Nyata