Bencana banjir dan longsor di Sumatra yang terjadi belakangan ini menyoroti kegagalan kebijakan perlindungan hutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara menegaskan, bencana tahunan ini dipicu kerusakan ekosistem Batang Toru (Harangan Tapanuli).
Manajer Advokasi WALHI Sumut, Jaka Kelana Damanik, mengkritik narasi yang hanya menyalahkan curah hujan tinggi. Fakta di lapangan menunjukkan banyak kayu terbawa banjir dan citra satelit memperlihatkan hutan yang gundul di lokasi bencana.
"Artinya bahwa negara dalam hal ini pemerintah atau pengambil kebijakan berperan besar atas bencana ekologis yang terjadi saat ini," tegas Jaka. Menurutnya, kerusakan diperparah oleh izin-izin usaha yang diberikan pemerintah di kawasan hutan lindung.
Data Korban Jiwa Banjir Sumatra Terus Bertambah
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban jiwa akibat banjir dan longsor di Sumatra hingga Senin (15/12/2025) malam mencapai 1.030 orang. Sementara korban hilang dilaporkan sebanyak 206 orang. Data ini merupakan rekapitulasi dari tiga provinsi terdampak parah: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kepala Pusat Data BNPB, Abdul Muhari, menyatakan penambahan 14 korban jiwa dari data sebelumnya. Bencana ini menegaskan urgensi penegakan hukum terhadap perusak lingkungan dan perbaikan kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia.
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Ungkap Oknum TNI-Polri Terlibat Penyelundupan Timah Bangka
Kritik Pedas Pernyataan Prabowo Soal Bencana: Nyawa Rakyat Bukan Cuma Statistik
Mardiansyah Semar Sebut Kasus Ijazah Jokowi Orkestrasi Politik Pasca Pilpres 2024
Bigmo Bongkar Modus Resbob Hampir Korupsi Donasi Banjir Rp185 Juta di Podcast Deddy Corbuzier