Banjir Sumatera 2025: Penyebab, Dampak Deforestasi, dan Solusi

Dilema Ekonomi Politik: Sawit, Ekspor, dan Tanggung Jawab

Ekspansi kelapa sawit menjadi pendorong utama deforestasi. Sumatra mengalami peningkatan 3,7 kali lipat deforestasi untuk sawit pada 2022 dibanding 2020. Indonesia sebagai eksportir minyak sawit terbesar dunia (54% ekspor global) terjebak dalam dilema. Sektor ini menyumbang 4,5% PDB dan mempekerjakan 16,2 juta orang.

Permintaan global terus mendorong konversi lahan. China dan India kini menjadi importir terbesar, bersama-sama menyumbang 75% paparan deforestasi dari minyak sawit Indonesia. Sementara itu, konsumsi domestik untuk biodiesel juga meningkat. Negara-negara Utara menuntut pelestarian hutan, tetapi di saat yang sama, bank-bank mereka membiayai industri ekstraktif—sebuah bentuk kolonialisme iklim yang terselubung.

Penolakan Status Darurat Nasional dan Politik Lingkungan Global

Tanggapan internasional datang dari PBB, WHO, hingga Amnesty International. Namun, penolakan Indonesia untuk menyatakan status darurat nasional mengundang tanya. Keputusan ini hanya masuk akal dalam logika ekonomi politik: deklarasi darurat akan membuka pintu bagi pengawasan internasional yang ketat terhadap industri ekstraktif yang menjadi tulang punggung ekonomi.

Indonesia diperintah untuk mengorbankan pembangunan demi tujuan iklim global, tanpa mendapat dukungan memadai untuk transisi yang adil. Ini memperlihatkan kontradiksi mendalam dalam tata kelola lingkungan global.

Kesimpulan: Perlunya Transformasi Struktural dan Keadilan Ekologis

Banjir Sumatera 2025 adalah alarm keras. Kita tidak bisa menanam kembali hutan sementara izin penebangan masih berjalan. Kita tidak bisa memulihkan daerah aliran sungai selama konsesi pertambangan merajalela. Diperlukan transformasi struktural yang berani—penegakan hukum lingkungan yang tegas, keadilan bagi korban, dan peralihan dari model ekonomi ekstraktif menuju pembangunan berkelanjutan yang benar-benar memprioritaskan nyawa manusia dan kelestarian ekosistem. Solidaritas internasional harus diarahkan untuk mendorong perubahan sistemik ini, bukan sekadar bantuan darurat.