Beban Biaya Rekonstruksi yang Besar
Kondisi darurat ini diperparah oleh besarnya kebutuhan pemulihan jangka panjang. Pemerintah memperkirakan biaya rekonstruksi mencapai Rp 51,8 triliun. Angka ini memunculkan pertanyaan publik tentang bagaimana beban sebesar itu dapat ditanggung tanpa tambahan dukungan internasional.
Alasan Pemerintah dan Kritik dari Publik
Di sisi lain, sejumlah pejabat menjelaskan bahwa penolakan bantuan asing dilakukan demi menjaga kemandirian nasional dan memastikan pengelolaan bantuan tetap terkoordinasi oleh negara. Namun, narasi ini sulit diterima sebagian masyarakat yang melihat langsung sulitnya distribusi bantuan.
Video viral warga yang meminta suplai makanan hingga antrean panjang pembagian air bersih memperkuat kekhawatiran banyak pihak. Berbagai pengamat kebijakan menilai keputusan ini bukan hanya soal logistik, tetapi juga menyangkut persepsi politik.
Evaluasi dan Harapan ke Depan
Di tengah tekanan publik dan kerusakan yang masif, sikap pemerintah yang dianggap terlalu percaya diri dinilai berpotensi menunda penanganan yang lebih cepat dan efektif. Meski demikian, situasi bencana berkembang cepat dan keputusan untuk membuka atau menutup akses bantuan asing bukanlah keputusan permanen.
Banyak pihak berharap pemerintah memprioritaskan keselamatan warga dan evaluasi kebijakan, ketimbang mempertahankan citra di hadapan dunia internasional.
Artikel Terkait
Kisah Sudrajat: Rumah Ambrol di Bogor, Anak Putus Sekolah & Bantuan yang Mengalir
Kisah Pilu Sudrajat di Bogor: Rumah Lapuk Jebol & 3 Anak Putus Sekolah
Amnesty Internasional Kritik Indonesia Gabung Dewan Perdamaian AS: Cederai HAM dan Hukum Internasional
Amnesty Internasional Kritik Indonesia Gabung Dewan Perdamaian AS: Ancam Kepemimpinan di Dewan HAM PBB?