Di Balik Perjanjian Damai 2025: Strategi AS Menguasai Rantai Pasokan Mineral Kritis Kongo

Pada 4 Desember 2025, Amerika Serikat memfasilitasi penandatanganan dua perjanjian bersejarah: perjanjian damai antara Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Rwanda, serta kemitraan strategis infrastruktur dan mineral antara AS dan Kongo. Meski tampak sebagai terobosan diplomatik, analisis mendalam mengungkapkan kompleksitas di baliknya, di mana kepentingan perdamaian terjalin dengan ambisi penguasaan sumber daya mineral global.

Damai sebagai Syarat Investasi: Mekanisme Pengendalian Baru

Strategi AS terlihat dari penggabungan kedua perjanjian tersebut. Perdamaian di wilayah timur Kongo, yang lama dilanda konflik, menjadi prasyarat yang harus terpenuhi sebelum investasi besar AS dalam infrastruktur dan pertambangan dapat mengalir. Pernyataan pejabat Kongo yang menyebut investasi hanya akan berjalan jika dukungan Rwanda kepada kelompok bersenjata dihentikan, mengonfirmasi hal ini. Dengan kata lain, stabilitas regional dijadikan sebagai "saklar" yang mengaktifkan modal AS, mengubah resolusi konflik menjadi alat tawar untuk akses sumber daya.

Infrastruktur untuk Ekspor: Rel Lobito dan Bendungan Inga

Klausul kemitraan infrastruktur mengarah pada model eksploitasi sumber daya. Proyek perpanjangan Rel Lobito senilai $1,8 miliar utamanya dirancang untuk menciptakan koridor efisien mengangkut mineral dari pedalaman Kongo ke pelabuhan Atlantik, langsung ke pasar Barat. Sementara itu, pengembangan Bendungan Inga Besar lebih diprioritaskan untuk memasok energi ke proyek pertambangan dan pengolahan mineral skala besar, bukan untuk mengatasi krisis listrik nasional yang meluas. Pola investasi ini mengikuti jejak kolonial: fokus pada infrastruktur yang mendukung ekstraksi dan ekspor, bukan pembangunan ekonomi internal yang berkelanjutan.