Beberapa pertanyaan kritis yang mengemuka adalah:
- Bagaimana struktur pengupahan di PT IMIP sebenarnya?
- Apa dasar kebijakan perusahaan dalam menetapkan gaji TKA non-keahlian?
- Apakah proses rekrutmen TKA telah memenuhi semua regulasi ketenagakerjaan Indonesia?
- Mengapa pekerjaan yang bisa dilakukan tenaga lokal justru diberikan kepada TKA dengan biaya tinggi?
Desakan Transparansi dan Pengawasan Pemerintah
Aktivis dan warganet mendesak adanya transparansi total dari pihak PT IMIP dan pengawasan ketat dari pemerintah. Mereka menilai ketimpangan ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan mengikis rasa keadilan bagi pekerja Indonesia.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi atau klarifikasi dari manajemen PT IMIP terkait kesaksian mantan karyawan tersebut. Publik menunggu penjelasan menyeluruh mengenai skema penggajian, kualifikasi TKA, serta komitmen perusahaan terhadap prinsip kesetaraan di tempat kerja.
Kontroversi ini kembali menyoroti kompleksitas dan tantangan dalam pengelolaan tenaga kerja di kawasan industri strategis nasional, menuntut keseimbangan antara investasi, transfer teknologi, dan perlindungan hak pekerja lokal.
Artikel Terkait
Klaim BBM Aman Bahlil vs Realita: Warga Sumut Proses SPBU Kosong 5 Hari!
Bioetanol Aren E100: Bahan Bakar Nabati Terbarukan Pengganti BBM di Indonesia
Unjuk Rasa Ricuh di PN Sungguminasa Gowa: Jalan Trans Sulawesi Macet Akibat Demo Tolak Pungli PTSL
Pasien HIV Sembuh Total: Transplantasi Sel Punca Catat Kasus Ketujuh