Beberapa pertanyaan kritis yang mengemuka adalah:
- Bagaimana struktur pengupahan di PT IMIP sebenarnya?
- Apa dasar kebijakan perusahaan dalam menetapkan gaji TKA non-keahlian?
- Apakah proses rekrutmen TKA telah memenuhi semua regulasi ketenagakerjaan Indonesia?
- Mengapa pekerjaan yang bisa dilakukan tenaga lokal justru diberikan kepada TKA dengan biaya tinggi?
Desakan Transparansi dan Pengawasan Pemerintah
Aktivis dan warganet mendesak adanya transparansi total dari pihak PT IMIP dan pengawasan ketat dari pemerintah. Mereka menilai ketimpangan ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan mengikis rasa keadilan bagi pekerja Indonesia.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi atau klarifikasi dari manajemen PT IMIP terkait kesaksian mantan karyawan tersebut. Publik menunggu penjelasan menyeluruh mengenai skema penggajian, kualifikasi TKA, serta komitmen perusahaan terhadap prinsip kesetaraan di tempat kerja.
Kontroversi ini kembali menyoroti kompleksitas dan tantangan dalam pengelolaan tenaga kerja di kawasan industri strategis nasional, menuntut keseimbangan antara investasi, transfer teknologi, dan perlindungan hak pekerja lokal.
Artikel Terkait
Kericuhan di Keraton Solo: GKR Rumbai Protes Fadli Zon, SK Tedjowulan Ricuh
Lonjakan 40% PTSD & Bunuh Diri di Militer Israel: Dampak Psikologis Perang Gaza
Dokter Tifa Klaim 99,9% Ijazah Jokowi Palsu, Tuntut Transparansi 709 Dokumen Pendidikan
Noe Letto Dilantik Jadi Tenaga Ahli DPN, Sebut Pemerintah Pengkhianat Pancasila?