Wamenkeu Pastikan Pemotongan Dana Transfer ke Daerah Tidak Pengaruhi Manfaat Langsung ke Masyarakat

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengonfirmasi bahwa alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun depan memang mengalami pemotongan. Meski demikian, pemerintah meyakini bahwa langkah ini tidak akan mengurangi dampak dan manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat di daerah.

Keyakinan ini didasari oleh peningkatan signifikan pada program belanja APBN yang langsung menyentuh masyarakat. Pada tahun depan, anggaran untuk program-program tersebut ditetapkan sebesar Rp1.370 triliun. Angka ini mengalami kenaikan hampir Rp400 triliun dari alokasi sebelumnya yang sebesar Rp950 triliun.

"Transfer ke daerahnya memang mengalami penurunan, kira-kira mengalami penurunan Rp160 triliun. Namun, total dari belanja negara, baik pusat maupun daerah, yang menyentuh langsung masyarakat itu meningkat. Neto-nya meningkat," ujar Suahasil dalam acara The Finance Executive Forum & Penganugerahan Top 20 Financial Institution Awards 2025 di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Daftar Program APBN yang Langsung Menyentuh Masyarakat

Suahasil memaparkan secara rinci beberapa program prioritas yang menjadi fokus pemerintah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjamin, di antaranya:

• Subsidi pupuk untuk mewujudkan ketahanan pangan.
• Subsidi BBM dan listrik untuk ketahanan energi.
• Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
• Pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggulan.
• Beasiswa LPDP dan program KIP kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa.
• Program Indonesia Pintar (PIP) untuk pelajar.
• Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk 197 lembaga.

Dengan adanya program-program strategis ini, Suahasil berharap pemerintah daerah dapat lebih fokus dan terlibat aktif. "Sehingga kita mengharapkan bahwa pemerintah daerah itu nanti betul-betul melihat program-program pusat yang ada di daerahnya. Saya berharap pemerintah daerah nanti melihat betul, kapan makan bergizi gratis itu hadir di daerahnya," pungkasnya.