Jokowi Pamerkan Ijazah UGM Asli ke Budi Arie, Tegaskan Dokumen Masih Ada
Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung menunjukkan ijazah asli miliknya dari Universitas Gadjah Mada (UGM) kepada Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, dan para pengurus. Pertemuan ini berlangsung di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, sebagai bentuk klarifikasi atas isu yang beredar.
Budi Arie, usai pertemuan, menegaskan bahwa persoalan ijazah tersebut adalah hal penting. "Urusan ijazah tanya ini (menunjuk Wakil Ketua Umum Projo Freddy Alex Damanik). Ini penting, tadi dikasih lihat," ujarnya di Solo, Jumat (24/10/2025).
Ijazah Jokowi Ditegaskan Ada dan Dipegang Sendiri
Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik, melanjutkan penjelasan bahwa Jokowi telah berulang kali menegaskan keaslian dan keberadaan ijazahnya. "Kita tadi ditunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi ada, dan Pak Jokowi juga sudah menunjukkan ke Rektor dan Dekan. Jadi bukan hanya menepis isu-isu dan keraguan bahwa ijazah Pak Jokowi hilang, terbakar, tetap memang ada," kata Freddy.
Freddy juga menegaskan bahwa ijazah tersebut dikeluarkan secara resmi oleh UGM dan saat ini masih disimpan dengan baik oleh Jokowi sendiri. Dengan adanya penjelasan dan bukti langsung ini, pihaknya menilai persoalan ijazah ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini sudah selesai dan tidak perlu lagi untuk dipersoalkan.
Latar Belakang Isu Ijazah Jokowi
Isu ini mencuat setelah kubu Roy Suryo dikabarkan tengah mengumpulkan salinan ijazah Jokowi yang digunakan dalam beberapa proses pemilihan umum. Salinan ijazah yang telah dilegalisir tersebut mencakup dokumen yang digunakan Jokowi pada Pilkada Solo 2010, Pilkada DKI Jakarta 2012, serta Pilpres 2014 dan 2019.
Artikel Terkait
Kisah Sudrajat: Rumah Ambrol di Bogor, Anak Putus Sekolah & Bantuan yang Mengalir
Kisah Pilu Sudrajat di Bogor: Rumah Lapuk Jebol & 3 Anak Putus Sekolah
Amnesty Internasional Kritik Indonesia Gabung Dewan Perdamaian AS: Cederai HAM dan Hukum Internasional
Amnesty Internasional Kritik Indonesia Gabung Dewan Perdamaian AS: Ancam Kepemimpinan di Dewan HAM PBB?