Komoditas dan Negara Tujuan yang Paling Rentan
Praktik misinvoicing banyak terjadi pada komoditas unggulan Indonesia, antara lain:
- Batu bara
- Minyak sawit mentah (CPO)
- Logam mulia
- Minyak bumi
Bahkan dari ekspor limbah logam saja, nilai under invoicing-nya bisa mencapai Rp200 triliun. Negara tujuan yang paling sering terlibat dalam praktik ini mencakup Tiongkok, Singapura, Amerika Serikat, Jerman, Jepang, India, Malaysia, Swiss, Korea Selatan, dan Australia.
Tanggung Jawab dan Sistem Deteksi
Menurut Gede, secara sistem seharusnya praktik ini dapat terpantau, namun sering tidak ditindaklanjuti karena kompleksitas birokrasi atau bahkan adanya persekongkolan antara oknum aparat dan pengusaha besar.
Ketika ditanya mengenai tanggung jawab Presiden Joko Widodo, Gede menyatakan bahwa secara struktur, ini merupakan tanggung jawab Menteri Keuangan. "Kalau Bu Sri Mulyani tidak melapor atau tidak tahu, berarti ada masalah besar di internalnya. Tapi bisa juga semua tahu, hanya tidak ada tindakan," ujarnya.
Temuan ini sebagian besar mencakup masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, dimana praktik misinvoicing telah berlangsung secara konsisten dan menyebabkan kerugian negara yang sangat signifikan.
Artikel Terkait
Rocky Gerung Diperiksa Polda Metro Jaya sebagai Saksi Kasus Ijazah Jokowi: Fakta dan Kronologi
Kapolri Tantang Dicopot! DPR RI Tolak Wacana Penggabungan Polri ke Kemendagri
Kapolri Listyo Sigit: Lebih Baik Dicopot Daripada Polri di Bawah Kemendagri
Iran Siaga Tinggi Pasang Mural Ancaman untuk AS, Siap Perang Habis-habisan