Berbeda dengan Sjafrie, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan gaya yang lebih frontal. Langkah beraninya menolak pembayaran utang kereta cepat Whoosh menggunakan APBN menuai dukungan publik. Sikap tegasnya ini membuka kembali pembahasan mengenai dugaan mark-up proyek yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
Purbaya juga menunjukkan konsistensi dengan menolak pendanaan untuk proyek-proyek Luhut Binsar Pandjaitan, termasuk permintaan dana Rp 50 triliun untuk Investment National Authority (INA). Langkah berani ini dinilai publik sebagai upaya membersihkan praktik-praktik ekonomi era sebelumnya.
Dinamika Politik Pemerintahan Prabowo
Meski belum sepenuhnya merealisasikan janji kampanye seperti 19 juta lapangan kerja dan 3 juta rumah, kehadiran dua menteri ini memberikan warna baru dalam pemerintahan Prabowo. Mereka dianggap sebagai garda terdepan dalam menerobos tantangan warisan politik era Jokowi.
Pendekatan dualisme antara strategi halus Sjafrie dan gaya langsung Purbaya menunjukkan kompleksitas pemerintahan koalisi. Keduanya bekerja dalam koridor masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama: membawa Indonesia pada rel yang dianggap lebih tepat.
Sumber artikel asli: Gelora.me
Artikel Terkait
Prabowo Sindir Konten Podcast: Pintar tapi Sebar Kebencian?
Luhut Usul Dana Rp 50 Triliun untuk INA: Siapa Sebenarnya Pemilik Indonesia Investment Authority?
MK Harus Kabulkan Gugatan MAKI Soal Uang Pensiun DPR yang Dinilai Melanggar Aturan
Prabowo: Kekayaan Indonesia Banyak Diselewengkan, Publik Mudah Dibohongi?