Luhut: Tidak Ada Transportasi Publik di Dunia yang Untung, Selalu Disubsidi

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa tidak ada transportasi publik di dunia yang benar-benar menguntungkan secara finansial. Menurutnya, moda transportasi umum di mana pun akan selalu memerlukan sokongan dari pemerintah dalam bentuk subsidi.

Pernyataan ini disampaikan Luhut menanggapi polemik utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang membengkak. Isu ini mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak permintaan pelunasan utang tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ingat ya, tidak ada public transport itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah. Tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur,” kata Luhut kepada wartawan di Jakarta Selatan, Jumat, 17 Oktober.

Restrukturisasi Utang Whoosh Jadi Solusi

Luhut menyatakan bahwa permasalahan finansial Whoosh akan segera ditangani bersama dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang bertugas mengelola BUMN. Dia menegaskan bahwa persoalan utang Whoosh sebenarnya hanya masalah restrukturisasi dan bukan meminta suntikan dana APBN.

“Seperti kita ribut soal Whoosh. Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN,” ujarnya.

Proses restrukturisasi ini, lanjut Luhut, bahkan sudah dibahas dengan pemerintah China. Saat ini, prosesnya sedang menunggu Keputusan Presiden (Keppres) dari Presiden Prabowo Subianto agar tim negosiasi resmi dapat segera dibentuk dan beraksi. Pergantian pemerintahan disebutkan sebagai penyebab sedikitnya keterlambatan dalam pembentukan tim ini.

Pernyataan Menkeu: Danantara Harus Tangani Sendiri

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menanggung utang Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Purbaya menegaskan bahwa tanggung jawab pelunasan utang berada di bawah BPI Danantara, yang membawahi PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemegang saham KCIC.

“Yang jelas, saya belum dihubungi terkait masalah ini. Tapi KCIC sekarang kan di bawah Danantara, ya? Kalau sudah di bawah Danantara, mereka seharusnya sudah punya manajemen sendiri, dividen sendiri,” ujarnya.