GELORA.ME - Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting meyakini Presiden Prabowo Subianto tidak lama lagi akan mencopot Jenderal Polisi Sigit Listyo Prabowo dari jabatan Kapolri.

Sosok Listyo belakangan jadi sorotan tajam terutama pasca aksi massa berujung ricuh yang terjadi antara 25-30 Agustus 2025 lalu.

Imej dirinya yang juga dicap sebagai bagian dari loyalis Joko Widodo (Jokowi) yang dikenal dengan sebutan 'Geng Solo' juga menjadi alasan logis pergantian dirinya.

"Menurut saya Oktober ini Listyo Sigit insyaallah diganti. Karena situasinya juga, begini logikanya, Listyo ini sudah hampir 5 tahun, lebih dari 4,5 tahun tidak logis," ujar Ginting dalam podcast Abraham Samad Speak Up bertajuk 'Budi Gunawan Dicopot, Kapolri di Ujung Tanduk. 5 Menteri Geng Solo Terusir' yang tayang pada Kamis, 11 September 2025.

Ia mencontohan peristiwa Malapetaka Limabelas Januari (Malari) yaitu aksi demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan yang terjadi pada tanggal 15–16 Januari 1974.

Saat itu lanjut Ginting, terdapat 20 jenderal yang diberhentikan Presiden Soeharto, termasuk di antaranya Soemitro dan Ali Moertopo.

Sehingga untuk kasus kerusuhan Agustus 2025, tidak cukup hanya Budi Gunawan yang diberhentikan sebagai Menko Polkam namun juga Listyo Sigit Prabowo selaku pimpinan Polri.

"Dulu TNI yang berada di depan. Sekarang menghadapi kerusuhan massa kan polisi, jadi harus diberhentikan. Harusnya Kapolri, Kabaintelkamnya, Kabaharkam, termasuk Komandan Korps Brimob (diberhentikan)," paparnya.

Selain mereka menurut Ginting yang juga seharusnya dicopot ialah para kapolda yang gagal mengendalikan wilayahnya, seperti Kapolda Metro Jaya, Kapolda Sulawesi Selatan, Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Jawa Timur.

"Listyo Sigit Prabowo tidak bisa lagi mengendalikan anak buahnya. Anak buahnya kemungkinan juga loyalitasnya tidak tegak lurus lagi, kenapa? Karena dia seperti sedang menaiki perahu yang sudah bocor, akan tenggelam, jadi ngapain gua loyal sama dia. Institusi ini berbahaya sekali," terang Ginting.

"Ini momentum juga bagi Prabowo untuk melakukan reformasi besar-besaran terhadap lembaga Kepolisian," tandasnya.

👇👇

Pengamat Politik & Militer: Prabowo Jangan Jadi Presiden Boneka, Copot Kapolri Titipan Jokowi Sekarang!

GELORA.ME - Pengamat politik Selamat Ginting menilai Presiden Prabowo Subianto tidak boleh ragu untuk segera mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dalam waktu dekat. 

Menurutnya, langkah itu akan menjadi titik balik pemerintahan Prabowo di tengah gempuran kritik keras pasca kerusuhan mahasiswa dan buruh pada Agustus 2025.

“Kalau Prabowo benar-benar seorang tentara komando, dia harus berani melawan resistensi politik dan mencopot Kapolri Listyo. Itu menjadi momentum emas untuk mengembalikan kepercayaan rakyat,” ujar Ginting, Sabtu (6/9/2025).

Selamat Ginting menjabarkan sedikitnya ada empat keuntungan besar jika Prabowo berani mengambil keputusan strategis tersebut:

Pertama, pemulihan kepercayaan publik. 

Masyarakat, terutama mahasiswa dan kelompok sipil, akan menilai pergantian Kapolri sebagai bentuk tanggung jawab serta keseriusan pemerintah menindak tegas kekerasan aparat. 

“Publik bisa melihat Prabowo tidak menutup mata. Justru ini bisa membalikkan sentimen negatif yang telanjur melekat pasca kerusuhan Agustus,” katanya.

Kedua, konsolidasi kekuasaan. 

Listyo selama ini dianggap sebagai loyalis Jokowi dan bagian dari “Geng Solo”. 

Jika diganti, Prabowo dapat menyusun ulang struktur kekuasaan di kepolisian, sekaligus memperkuat kendali personalnya. 

“Ini bukan sekadar soal orang, tapi reposisi kekuatan politik di dalam institusi Polri,” tegas Ginting.

Ketiga, momentum reformasi kepolisian. 

Menurut Ginting, penggantian LSP bisa membuka jalan bagi reposisi Polri dengan arah baru: lebih profesional, humanis, dan lepas dari praktik represif. 

“Kepolisian harus direformasi, bukan hanya jadi alat kekuasaan,” ujarnya.

Keempat, menunjukkan ketegasan kepemimpinan.

Prabowo, kata Ginting, harus menegaskan dirinya bukan sekadar presiden boneka yang melanjutkan warisan Jokowi. 

“Kalau Prabowo berani potong mata rantai kekuasaan lama, itu pesan tegas bahwa dia pemimpin sejati, bukan perpanjangan tangan Jokowi,” kata Ginting.

Meski demikian, Ginting tidak menutup mata adanya risiko politik. 

Hubungan Prabowo dan Jokowi hampir pasti akan retak jika LSP dicopot, karena ia adalah “titipan politik” Jokowi. 

Selain itu, kelompok LSP yang sudah mengakar selama 4,5 tahun terakhir di Polri bisa melakukan perlawanan internal.

“Namun seorang komando tidak boleh gentar menghadapi resistensi. Justru dari situ ujian kepemimpinan Prabowo akan terlihat. Apalagi jika Kapolri baru yang dipilih benar-benar di luar orbit LSP,” jelas Ginting.

Menurutnya, Prabowo berada pada titik krusial: terus memelihara status quo yang melemahkan citra pemerintah, atau melakukan langkah radikal yang bisa memulihkan kepercayaan rakyat sekaligus mempertegas kepemimpinannya.

“Pilihan ada di tangan Prabowo. Apakah dia akan tercatat sebagai presiden komando yang berani, atau sekadar pelanjut kekuasaan lama,” pungkas Ginting.

Sumber: Konteks