Klaim Angka Kemiskinan Turun di Bawah 9%, Menkeu Sri Mulyani: Pertama Kali Dalam Sejarah!

GELORA.ME - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia berhasil turun di bawah 9% untuk pertama kalinya. 

Sebuah pencapaian bersejarah yang menunjukkan perbaikan signifikan dalam kesejahteraan masyarakat.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jumat (22/8/2025), Sri Mulyani mengungkapkan bahwa persentase kemiskinan kini berada di angka 8,47%, turun dari 9,22% pada tahun sebelumnya. 

Secara angka, jumlah penduduk miskin berkurang drastis dari 25,2 juta orang pada 2024 menjadi 23,9 juta orang pada 2025.

Penurunan ini didukung oleh berbagai indikator ekonomi lain yang menunjukkan tren positif.

Tingkat pengangguran terbuka juga ikut menurun ke level 4,76%, meskipun jumlah total pengangguran sedikit meningkat menjadi 7,3 juta orang. 

Di sisi lain, pembukaan lapangan kerja baru berhasil menembus angka 3,59 juta, naik dari 3,55 juta pada 2024.

Untuk terus mendorong kemajuan ekonomi, Kementerian Keuangan tidak akan bekerja sendirian. 

Sri Mulyani menegaskan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Danantara dan sektor swasta. 

Tujuannya adalah untuk membagi beban anggaran negara dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

"Beban tidak seluruhnya ada di APBN. Mesin pertumbuhan bisa dibagi kepada Danantara dan juga swasta di dalam mendorong kemajuan ekonomi Indonesia," jelasnya.

Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta, sehingga upaya pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

APBN Memikul Beban Berat, Sri Mulyani Minta Tolong Danantara dan Swasta

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedang memikul beban yang sangat berat.

Sebagai tumpuan utama pemerintah dalam mengatasi berbagai tantangan, mulai dari pemerataan ekonomi hingga mitigasi dampak krisis global, APBN memiliki keterbatasan yang perlu diantisipasi.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jumat (22/8/2025), Sri Mulyani menjelaskan bahwa masyarakat memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap APBN. 

Dana APBN digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti distribusi dan pemerataan, alokasi untuk memajukan daerah tertinggal, serta menjadi instrumen penyelamat saat Indonesia menghadapi gejolak ekonomi global.

"Harapan masyarakat terhadap APBN itu begitu sangat beragam," ujarnya, seraya menambahkan bahwa fungsi APBN bukan hanya sebagai alat fiskal, tetapi juga sebagai penyeimbang sosial dan ekonomi. 

Mengingat beban yang kian berat, Sri Mulyani menekankan pentingnya gotong royong dengan berbagai pihak. 

Ia secara khusus meminta peran serta BPI Danantara dan sektor swasta untuk berbagi beban fiskal ini. 

Kolaborasi ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan dan kesehatan APBN di masa depan.

"Kami akan bekerja sama dengan Danantara dan swasta terutama agar beban tidak seluruhnya ada di APBN," kata Sri Mulyani.

Langkah ini bertujuan agar mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga didorong oleh kolaborasi dengan BPI Danantara dan swasta. 

Dengan demikian, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat lebih merata dan berkelanjutan.

Sumber: Suara