GELORA.ME - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) M Guntur Romli mengkritisi adanya sejumlah Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih rangkap jabatan menduduki kursi pimpinan BUMN.
Guntur pun mewanti-wanti mengenai hal itu, sebab kekinian di sisi lain banyak masyarakat yang tak memiliki pekerjaan salah satunya karena PHK.
"Hati-hati dengan kecemburuan sosial, masyarakat tengah menghadapi PHK, tapi elite-elitenya malah bagi-bagi jabatan sekaligus pendapatan," kata Guntur kepada wartawan, Sabtu (12/7/2025).
"Pejabat yang merangkap jabatan jadi komisaris itu hanya untuk dapat gaji buta," sambungnya.
Ia mengatakan; jabatan Wamen sudah dapat pendapatan, kemudian lagi jadi komisaris yang tak ada kerjaanya, dapat lagi pendapatan.
"Semua pendapatan bersumber dari negara. Padahal masih banyak anak-anak muda dan kalangan profesional yang kesulitan mencari kerja. Sementara elite-elitenya berpesta-pora," ujarnya.
Belum lagi, kata dia, kalau bicara aturan, bisa menyalahi aturan yang ada.
"Bisa dianggap melanggar aturan dan menyalahi prinsip managemen dan profesionalitas dengan rangkap jabatan," pungkasnya.
Diketahui, fenomena pejabat rangkap jabatan kembali terjadi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Bahkan, sejumlah wakil menteri alias wamen merangkap jabatan penting di sejumlah perusahaan BUMN.
Terbaru, adalah Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora), Taufik Hidayat.
Mantan pebulutangkis yang pernah meraih emas Olimpiade 2004 itu kini menyabet jabatan baru sebagai komisaris di PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI).
Sebelumnya, ada 25 wamen lebih dulu menempati pucuk pimpinan di BUMN. Nama-nama wamen yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN sebagai berikut:
Artikel Terkait
Kalah Telak! Mr J PSI Tumbang di Tangan Anak Buah Prabowo
Pemkot Surabaya Gandeng Densus 88, Ini Tujuan dan Langkah yang Akan Dilakukan
Prabowo Izinkan Jokowi Diadili? Ini Kata Pengamat Soal Sinyal Purbaya
Viral! Disdik Sumut Buka Suara Soal Siswi SMAN 1 Gunung Sitoli Dilarang Ujian Gara-gara Tunggakan SPP