Capres yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa itu memahami, dalam proses demokrasi ada biaya yang harus dikeluarkan.
"Tapi harus menggunakan cara-cara yang benar," sambung capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin itu.
"Jadi saya melihat perlu ada sikap yang tegas dari KPU, dari aparat penegak hukum, untuk mengusut hingga tuntas," tutup Anies Baswedan.
PPATK telah menemukan transaksi janggal dengan nilai hingga triliunan rupiah, melibatkan ribuan nama Caleg hingga partai politik. Temuan itu saat ini telah dikirimkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU RI.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Kisah Sudrajat: Rumah Ambrol di Bogor, Anak Putus Sekolah & Bantuan yang Mengalir
Kisah Pilu Sudrajat di Bogor: Rumah Lapuk Jebol & 3 Anak Putus Sekolah
Amnesty Internasional Kritik Indonesia Gabung Dewan Perdamaian AS: Cederai HAM dan Hukum Internasional
Amnesty Internasional Kritik Indonesia Gabung Dewan Perdamaian AS: Ancam Kepemimpinan di Dewan HAM PBB?