MENURUT penilaian Ganjar penegakan hukum dan " pembangunan " hukum di tanah air, dibawah kepemimpinan Jokowi punya nilai 5 atau tidak naik kelas.
Hal penilaian oleh Ganjar ini tentunya amat tepat, bahkan menurut kacamata publik sektor penegakan hukum oleh Jokowi dibawah 5.
Secara politis Ganjar yang lebih senior di PDIP dibanding Jokowi, sang petugas partai, semestinya sejak lama Gabjar berlaku oposan kepada Jokowi melalui kritik dan protes keras, ketika apapun kebijakan nasional atau janji - janji politik Jokowi yang menghibur rakyat Jawa Tengah, namun ternyata sekedar omdo atau pepesan kosong.
Mengingat kepantasan seorang kepala daerah memprotes kebijakan pemerintah pusat yang tidak support daerah - daerah, terlebih Jawa Tengah merupakan basis lama PDIP yang nota bene juga sebagai basis Ganjar.
Artikel Terkait
Latihan Militer Iran di Selat Hormuz: Respons Langsung Ancaman Serangan AS
Felix Siauw Kritik Prabowo Tandatangani Board of Peace: Ini Kezaliman Nyata
Rocky Gerung Diperiksa Polda Metro Jaya: Kronologi & Analisis Ahli Kasus Ijazah Jokowi
Kisah Sudrajat: Rumah Ambrol di Bogor, Anak Putus Sekolah & Bantuan yang Mengalir