MENURUT penilaian Ganjar penegakan hukum dan " pembangunan " hukum di tanah air, dibawah kepemimpinan Jokowi punya nilai 5 atau tidak naik kelas.
Hal penilaian oleh Ganjar ini tentunya amat tepat, bahkan menurut kacamata publik sektor penegakan hukum oleh Jokowi dibawah 5.
Secara politis Ganjar yang lebih senior di PDIP dibanding Jokowi, sang petugas partai, semestinya sejak lama Gabjar berlaku oposan kepada Jokowi melalui kritik dan protes keras, ketika apapun kebijakan nasional atau janji - janji politik Jokowi yang menghibur rakyat Jawa Tengah, namun ternyata sekedar omdo atau pepesan kosong.
Mengingat kepantasan seorang kepala daerah memprotes kebijakan pemerintah pusat yang tidak support daerah - daerah, terlebih Jawa Tengah merupakan basis lama PDIP yang nota bene juga sebagai basis Ganjar.
Artikel Terkait
KPK Beberkan Modus Korupsi Kuota Haji 2024, Oknum Kemenag Diincar Tersangka!
Dedi Mulyadi Buka Suara Soal Dana APBD Jabar Rp2,4 T: Bukan Deposito, Tapi Giro!
Coretax Bangkit! Skor Keamanan Siber Melonjak dari 30 ke 95 Berkat Hacker Lokal
Persija Vs Madura United: Strategi Maut Mauricio Souza untuk Taklukkan Markas Laskar Sape Kerrab