MENURUT penilaian Ganjar penegakan hukum dan " pembangunan " hukum di tanah air, dibawah kepemimpinan Jokowi punya nilai 5 atau tidak naik kelas.
Hal penilaian oleh Ganjar ini tentunya amat tepat, bahkan menurut kacamata publik sektor penegakan hukum oleh Jokowi dibawah 5.
Secara politis Ganjar yang lebih senior di PDIP dibanding Jokowi, sang petugas partai, semestinya sejak lama Gabjar berlaku oposan kepada Jokowi melalui kritik dan protes keras, ketika apapun kebijakan nasional atau janji - janji politik Jokowi yang menghibur rakyat Jawa Tengah, namun ternyata sekedar omdo atau pepesan kosong.
Mengingat kepantasan seorang kepala daerah memprotes kebijakan pemerintah pusat yang tidak support daerah - daerah, terlebih Jawa Tengah merupakan basis lama PDIP yang nota bene juga sebagai basis Ganjar.
Artikel Terkait
Kebakaran Terra Drone: Misteri Pemetaan Sawit Ilegal & Bencana Sumatera Terungkap?
Visa Kartu Emas AS: $1 Juta untuk Izin Tinggal, Benarkah Adil? Analisis Kontroversi
BGN Tanggung Biaya Perawatan 21 Korban Kecelakaan Mobil MBG di SDN Kalibaru
Kecelakaan SDN 1 Kalibaru: 20 Siswa dan Guru Terluka Ditabrak Mobil Pengangkut MBG