GELORA.ME - Selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo 2015-2022, terdapat 69 warga yang tewas di wilayah konflik agraria. Penanganan konflik agraria selalu bersifat business as usual; menggunakan cara- cara represif, mobilisasi aparat sebagai beking perusahaan ketimbang bersikap netral di wilayah konflik agraria.
Terbaru di Seruyan saja, tiga orang dilaporkan tertembak peluru tajam aparat kepolisian. Satu di antaranya atas nama Gijik tewas di tempat dan dua lainnya kritis menambah daftar panjang nama korban.
Itu adalah benang merah kinerja Pemerintahan Jokowi di sektor agraria yang disorot Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA. "Pemerintah tidak pernah belajar dari wajah buruk penanganan dan penyelesaian konflik agraria selama sembilan tahun terakhir," kata Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika dalam keterangan tertulis, Minggu (8/10/2023).
"Tak heran, warga mengalami krisis berlapis, sebagai korban konflik agraria, juga korban brutalitas aparat dan perusahaan karena menuntut hak atas tanahnya," ungkap Dewi.
Artikel Terkait
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa: Analisis Kinerja, Gaya Komunikasi, dan Ancaman Bumerang Optimisme Publik
15 Tempat Wisata di Jogja yang Wajib Dikunjungi: Liburan Tak Terlupakan dari Candi Hingga Pantai
Malaysia Resmi Minta Maaf, Salah Sebut Prabowo sebagai Jokowi di KTT ASEAN
Ombudsman Peringatkan Pemda: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Jangan Dipaksakan, Ini Risikonya!