Pada Pasal 13 Ayat 2 berbunyi:
"Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi biaya transportasi, uang makan, dan insentif peserta Pemagangan".
Magang yang tak dibayar itu sontak mengundang berbagai respons dari warganet.
"Peraturan ada untuk dilanggar ya. Sekelas kementrian yang harusnya lebih paham hukum (termasuk ketenagakerjaan) yang ngatur anak magang dapat bayaran pun ini malah ga dibayar," komentar warganet.
"Kenapa sih kantor pemerintahan baik daerah maupun pusat gak pernah paid, se enggak mau itukah uangnya dimakan anak magang," imbuh warganet lain.
"Hah? Kementrian loh yakali unpaid, emang boleh se enggak sesuai peraturan begini," tulis warganet di kolom komentar.
"Ga usah kaget emang kementerian apalagi kemenkeu itu unpaid, gue magang 3 bulan di bea cukai aja unpaid," timpal lainnya.
Sumber: suara
Artikel Terkait
Prabowo Tanggung Jawab Penuh Atas Utang Whoosh: PSI Apresiasi Sikap Negarawan
Kerangka Misterius di Kwitang: Polda Metro Jaya Ambil Alih Penyidikan, Tunggu Hasil DNA
Hutama Karya KSO Bangun Jalan KSPP Papua Selatan Senilai Rp 4,8 Triliun: Target Rampung 2027
Kasus 2 Kerangka di Kwitang Diambil Alih Ditreskrimum, Korban Diduga Reno dan Farhan