Artinya, Bhima menyatakan, secara finansial proyek kereta cepat menjadi beban pembayar pajak yang harusnya bisa mandiri secara komersial. Bhima meminta sebaiknya Peraturan Nomor 89 Tahun 2023 ditinjau ulang dan dikonsultasikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Selain itu pemerintah harus terbuka ke publik terhadap skenario beban APBN sebagai implikasi penjaminan,” kata Bhima saat dihubungi pada Rabu, 20 September 2023.
Juru Bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, membela pelaksanaan pemberian penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
“Wah penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana KCJB dipersoalkan? Kurang piknik,” cuit Prastowo melalui akun Twitter-nya @prastow dikutip Jumat, 22 September 2023. Tempo diizinkan Prastowo untuk mengutipnya.
Pembangunan Whoosh menghabiskan biaya lebih dari US$ 7 miliar oleh perusahaan patungan Tiongkok-Indonesia. Proyek dibangun oleh PT KCIC, yang terdiri dari empat perusahaan negara Indonesia dan China Railway International Co. dari Beijing.
Proyek ini awalnya direncanakan menelan biaya kurang dari US$ 5 miliar dan mulai dibangun pada 2019. Namun penundaan karena masalah konstruksi dan pandemi Covid-19 menyebabkan biaya melonjak. Kereta berkecepatan tinggi ini telah diuji coba sepanjang 142 kilometer sebelum diresmikan oleh Presiden Jokowi hari ini.
Sumber: tempo
Artikel Terkait
Alasan Ahok Mundur dari Pertamina: Beda Pandangan Politik dengan Jokowi Terungkap di Sidang
Eskalasi Iran-AS 2024: Jenderal AS Tiba di Israel, Iran Siap Serang Duluan
Eggi Sudjana Laporkan Roy Suryo ke Polisi: Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi
Aturan Baru BGN: Larangan Bawa Pulang Makanan MBG, Ini Tujuan & Dampaknya