KontraS Sebut Kebijakan Jokowi Tak Sejalan Dengan Janji Politiknya 4 Tahun Lalu

GELORA.ME - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS Dimas Bagus Arya mengkritik keras tindakan Presiden Jokowi dalam berbagai proyek strategis nasional (PSN) yang sudah dan tengah berjalan saat ini seperti di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Menurut dia, tindakan presiden tak sesuai dengan janji politiknya empat tahun lalu. 

Dimas menyatakan bahwa konflik di Pulau Rempang hanya merupakan satu dari sekian banyak PSN yang bermasalah dan banyak memakan korban masyarakat. Dalam tiga tahun terakhir, menurut dia, sejumlah PSN lainnya juga mengorbankan masyarakat. 

Dia mencontohkan konflik Wadas, Jawa Tengah, konflik di Pulau Obi, Maluku hingga konflik agraria dalam pembangunan sirkuit internasional Mandalika di Nusa Tenggara Barat.

"Itu juga memakan banyak korban, melakukan pengusiran, dan kekerasan terhadap masyarakat, itu tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh presiden jokowi tahun 2019, soal bagaimana perlindungan masyarakat itu diutamakan, tapi justru kita lihat kebalikannya, sehingga terjadi kontradiksi dan juga bentuk kebohongan publik bahwa apa yang disampaikan presiden jokowi itu tidak sejalan dengan implementasi yang dilakukan," kata Dimas dalam konferensi pers di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kamis, 21 September 2023.

KontraS cs serahkan hasil investigasi Pulau Rempang ke Komnas HAM

Kedatangan Dimas dan rekan-rekannya ke Komnas HAM adalah untuk melakukan audiensi soal konflik Pulau Rempang. Dimas menyatakan KontraS dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat lainnya telah melakukan investigasi soal masalah di sana. Mereka pun menyerahkan laporan temuan awal hasil investigasi tersebut ke Komnas HAM. 

"Kami sudah menyampaikan beberapa temuan, juga ada analisis yang berkaitan dengan dimensi hak asasi manusia, dan pengarahan kekuatan lebih dari aparat keamanan serta operasi militer ilegal, kami sudah sampaikan dan diafirmasi oleh pihak Komnas HAM," terang Dimas seusai menghadiri audiensi. 

Menurut penjelasannya, Komnas pun HAM menemukan pola serupa dan hasil yang sama  dengan apa yang ditemukan oleh tim solidaritas nasional untuk Rempang. 

Soroti soal penggunaan gas air mata

Soal penggunaan kekuatan aparat berlebihan, timn solidaritas nasional menyoroti penembakan gas air mata saat bentrokan  pada 7 dan 11 September 2023. Komnas HAM sebelumnya juga menemukan fakta bahwa ada penembakan gas air mata yang dilakukan secara serampangan. 

"Itu membantah pernyataan dari Kapolda Kepulauan Riau bahwa sudah dilakukan proses-proses secara prosedural terkait dengan penembakan gas air mata. Tapi tadi sudah disampaikan juga bahwa prosedur penggunaan gas air mata yang harusnya ditembak ke atas dan tidak ditembak kedepan. Itu juga ditemukan pola-pola yang terjadi di rempang terutama tanggal 7 (September) dan tanggal 11," kata dia.