Pulau Rempang Mencekam, Gas Air Mata Ditembakkan ke Sekolah, Murid Lari Ketakutan

"Hal ini menunjukkan ironi besar, karena uang yang didapat dari pajak dari rakyat digunakan untuk melawan dan melumpuhnya rakyat yang memperjuangkan ruang hidupnya," kata Parid kepada Tempo.co. 

Ia melanjutkan, masyarakat Pulau Rempang adalah pemilik pulau itu, jika pemerintah, dalam hal ini Walikota Batam tidak bisa melindungi mereka, dia telah gagal menjalankan mandat untuk melayani dan melindungi rakyat. "WALHI sedang berkomunikasi dengan Komnas HAM untuk memastikan perlindungan HAM masyarakat Pulau Rempang," katanya.

Pembangunan Pulau Rempang Mengabaikan Masyarakat Kampung Adat

Pulau Rempang pada akhir Agustus 2023 lalu ditetapkan menjadi Proyek Srategis Nasional. Di kawasan ini akan dibangun pembangunan industri, pariwisata, dan lainnya. 

Badan Pengusahaan (BP) Batam memastikan pengembangan pembangunan Pulau Rempang Kota Batam atau yang disebut "Rempang Eco-City" masuk dalam daftar Program Strategis Nasional (PSN) tahun 2023.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan, masuknya pembangunan Rempang sebagai PSN 2023 tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. "Aturan ini disahkan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada 28 Agustus 2023 lalu di Jakarta," kata Tuty. 

Ariastuty menerangkan bahwa pemerintah pusat melalui kerja sama antara BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG) bakal menyiapkan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi demi mendorong peningkatan daya saing Indonesia dari Singapura dan Malaysia. "Kita berharap pembangunan Pulau Rempang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kepri, khususnya Kota Batam," katanya.

Sumber: tempo