Giliran Pakistan Incar Nama ‘India’

GELORA.ME - Tindakan Kantor Perdana Menteri India melayangkan undangan makan malam G20 dengan atribut Narendra Modi sebagai perdana menteri “Bharat” berbuntut panjang. Jika India secara resmi menggunakan nama kuno itu di kancah internasional, Pakistan bisa mengambil alih nama ‘India’.

Kedua negara sedianya merupakan kesatuan di anak benua Asia Selatan sejak lama. Berbagai kerajaan silih berganti menguasai wilayah itu, baik yang bercorak Hindu, Budha, maupun Islam. Namun, benih adu domba yang ditanamkan kolonial Inggris saat berkuasa berujung pada pemisahan kedua negara berdasarkan komunitas agama pada 1947. 

Dalam konstitusinya, negara mayoritas Hindu di bagian timur mengambil nama “India” dan “Bharat” sekaligus. Sementara yang mayoritas Islam di barat mengambil nama Pakistan yang artinya “Tanah yang Murni”.

India sedianya adalah nama yang disematkan kolonialis Inggris. Saat perjuangan kemerdekaan, Muhammad Ali Jinnah menolak nama itu untuk negara di anak benua Asia Selatan. Jinnah mengusulkan nama ‘Hindustan’ atau ‘Bharat’ untuk  wilayah tersebut. Sementara pesain politiknya Jawaharlal Nehru memilih nama tinggalan kolonial, yakni India.

Atas dasar itu, selepas insiden kartu undangan makan malam G20, merujuk media Pakistan Siasat Daily, muncul dorongan mengambil alih nama India di Pakistan. Dasarnya, nama India merujuk pada kawasan sungai dan wilayah Hindus yang saat ini memang berada di wilayah Pakistan secara geografis.

Sementara di India, pihak oposisi mulai mengecam partai sayap kanan pendukung Modi, Baratya Janata Party (BJP) atas perselisihan nama India vs Bharat. Beberapa pihak menuduh hal tersebut tak ada hubungannya dengan sejarah, melainkan bentuk ketakutan partai pemerintah terhadap koalisi oposisi. 

Sebanyak 26 partai oposisi India pada Juli 2023 lalu mengumumkan aliansi yang disebut “INDIA” untuk menghadapi BJP yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi dalam pemilihan parlemen tahun depan. 

INDIA adalah singkatan dari “Indian National Developmental Inclusive Alliance” alias Persekutuan Inklusif Pembangunan Nasional. Partai-partai yang bergabung merentang dari berbagai komunitas dan ideologi. Ada partai nasionalis Partai Kongres India sebagai pemimpin koalisi, serta partai berhaluan kiri, partai kedaerahan, juga partai-partai Muslim. Total anggota parlemen koalisi itu sat ini sekitar 300 orang, berbanding dengan 500 orang yang mewakili BJP.

INDIA mengeklaim punya agenda penting. Mereka menilai hampir satu dekade pemerintahan Modi di India ditandai dengan kesulitan ekonomi; meningkatnya pengangguran; serangan oleh kelompok nasionalis Hindu terhadap kelompok minoritas di negara tersebut, khususnya Muslim; dan menyusutnya ruang bagi perbedaan pendapat dan kebebasan media.

Aliansi 26 partai tersebut berharap dapat menyerang BJP terkait isu-isu ini serta sejumlah masalah dalam negeri lainnya, termasuk konflik etnis yang mematikan di negara bagian Manipur di bagian timur laut.

Artinya aliansi ini bakal menjadi tantangan berat bagi BJP pada pemilu tahun depan. Bukan hanya bagi BJP, aliansi itu juga sejauh ini jadi harapan bagi Muslim untuk melepaskan diri dari persekusi sayap kanan ekstrem belakangan. 

Siasat Daily melaporkan, serangan oosisi terhadap perubahan nama India menjadi Bharat sudah mulai dilancarkan. Menganggapnya sebagai upaya terang-terangan untuk memutarbalikkan sejarah negara, Ketua Menteri Benggala Barat Mamata Banerjee melancarkan serangan pedas terhadap BJP dan pemerintah karena mengirimkan undangan makan malam itu.