Klaim Heru Budi Hartono Tidak Akurat

OLEH: SUGIYANTO

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mencapai persetujuan mengenai Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 dengan total Rp81,5 triliun.

Anggaran ini sedang dalam tahap diskusi dan direncanakan akan diterapkan pada tahun anggaran 2024, dengan proyeksi akhir APBD DKI Jakarta berkisar antara Rp 81-83 triliun.

Banyak pihak menyatakan bahwa APBD DKI Jakarta yang berkisar Rp81 triliun hingga Rp83 triliun setiap tahun, tergolong sangat besar. Namun, kontradiktifnya, tingkat kesejahteraan masyarakat Jakarta belum optimal, dengan masih banyak warga miskin dan pengangguran.

Meskipun APBD yang cukup besar ini, Pemprov DKI masih belum mampu atau bahkan belum memprioritaskan untuk menjalankan konstitusi dalam rangka membatu dan memelihara seluruh fakir miskin dan anak terlantar di Jakarta.

Kendala yang signifikan di Jakarta seperti banjir, kemacetan, permasalahan sampah, polusi udara, kekurangan ruang terbuka hijau, pemukiman liar, dan lainnya masih belum terselesaikan sepenuhnya.

Dalam konteks APBD DKI ini, belum lama ini, Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengklaim bahwa APBD DKI Jakarta merupakan yang paling rendah di antara seluruh provinsi di Jawa. Ia juga mempertanyakan fakta bahwa anggaran Jakarta dianggap yang paling besar.

Alasan di balik klaim ini adalah bahwa APBD DKI digunakan untuk seluruh wilayah provinsi, sedangkan Jakarta tidak memiliki APBD untuk tingkat kabupaten atau kota. Heru juga membandingkan APBD DKI dengan APBD Banten.

Pendapat ini sepertinya logis, Heru Budi juga memberikan contoh perhitungan: DKI Jakarta mendapatkan APBD berkisar sebesar Rp83 triliun, sementara gubernur provinsi A, B, C masing-masing mendapatkan APBD sebesar Rp 36 triliun, Rp 30 triliun, dan Rp 24 triliun. Meskipun APBD gubernur lain terlihat lebih kecil, angka tersebut hanya mencakup wilayah provinsi dan belum memasukkan APBD tingkat kabupaten dan kota.

Jika APBD provinsi lain dan APBD kabupaten serta kota dijumlahkan, maka total anggarannya bisa mencapai Rp136 triliun.

Sedangkan APBD DKI Jakarta hanya Rp83 triliun. Meskipun pendekatan ini digunakan, Heru merasa bingung dan heran dengan metode perhitungan yang menyebut APBD DKI sebagai yang paling besar.