Klaim Heru Budi Hartono Tidak Akurat

Namun, fakta bahwa APBD DKI Jakarta tetap merupakan yang terbesar di antara provinsi-provinsi di Pulau Jawa tidak hanya dapat dilihat dari perbandingan jumlah anggaran APBD Provinsi lain dan APBD tingkat kabupaten serta kota.

Lebih penting lagi untuk mempertimbangkan ukuran APBD provinsi dan jumlah penduduk serta luas wilayahnya. Provinsi DKI Jakarta memiliki luas daratan sekitar 661,52 km2 dan wilayah laut seluas 6.977,5 km2 dengan lebih dari 110 pulau tersebar di Kepulauan Seribu. Penduduk DKI Jakarta diperkirakan mencapai 11 juta jiwa.

Jika APBD DKI Rp83 triliun dibagi dengan 11 juta jiwa penduduk DKI Jakarta, maka setiap jiwa penduduknya memiliki alokasi sekitar Rp 7.545.454 (tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah). Dengan basis inilah pemerintah provinsi dan DPRD DKI Jakarta bisa merancang kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, untuk Provinsi Banten, luas wilayahnya mencapai 9.662,92 km2 dengan penduduk sekitar 13 juta jiwa. APBD Provinsi Banten sekitar Rp 12 triliun, sementara total APBD 6 kabupaten dan 4 kota di Provinsi Banten sekitar Rp25 triliun. Total APBD se Provinsi Banten berkisar Rp37 triliun.

Jika total APBD Provinsi Banten dan kabupaten/kota dibagi dengan jumlah penduduknya, maka setiap jiwa penduduknya memiliki alokasi sekitar Rp 2.846.153 (dua juta delapan ratus emat puluh enam ribu seratus lima puluh tiga rupiah). Dengan data ini, pemerintah provinsi dan DPRD DKI Jakarta juga dapat merancang kebijakan untuk kesejahteraan rakyat.

Bandingkan juga dengan APBD Provinsi Jawa Barat yang meliputi 27 kabupaten dan kota, dengan penduduk sekitar 49 juta jiwa dan luas wilayah 35.377,76 km2. Total APBD Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota mencapai sekitar Rp121 triliun. Jika total APBD Provinsi Jawa Barat dibagi dengan jumlah penduduknya, maka setiap jiwa penduduknya memiliki alokasi sekitar Rp 2.469.387 (dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Jika menggunakan metode perbandingan luas wilayah, APBD DKI Jakarta sebesar Rp83 triliun dibagi dengan luas wilayah 661,52 km² akan menghasilkan alokasi anggaran sebesar Rp 125,46 miliar per km²-nya untuk pengembangan wilayah di Jakarta.

Sementara itu, Provinsi Banten dengan luas wilayah 9.662 km² dan total APBD Rp37 triliun, akan mengalokasikan dana sebesar Rp 3,82 miliar per km²-nya untuk pembangunan seluruh wilayah provinsi.

Untuk Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 35.377,76 km² dan APBD sekitar Rp121 triliun, alokasi anggaran per km²-nya hanya sekitar Rp 3,4 miliar untuk membangun seluruh provinsi di Jawa Barat.

Dari perbandingan di atas, terlihat bahwa APBD DKI Jakarta tetap menjadi yang terbesar di antara provinsi-provinsi lain di Jawa. Contoh perhitungan APBD Provinsi Banten dan Jawa Barat ini mewakili kondisi di provinsi-provinsi lainnya di Jawa.

Berdasarkan metode perbandingan jumlah APBD dengan jumlah penduduk atau luas wilayah, APBD Provinsi DKI Jakarta tetap yang terbesar di antara provinsi-provinsi lain di Jawa.

Dengan demikian, pernyataan atau klaim Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bahwa APBD DKI Jakarta adalah yang paling rendah di antara provinsi di Jawa adalah tidak akurat.

(Penulis adalah Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar)