GELORA.ME -Kabupaten Cirebon menjadi daerah yang memiliki persentase terkecil untuk anggaran mengatasi kemiskinan ekstrem. Saking kecilnya, anggaran tersebut juga tidak terdistribusi untuk bantuan sosial (bansos) individu.
Begitu hasil temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disampaikan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dalam acara diskusi "Satu Sistem Informasi Tutup Ruang Korupsi" di kanal YouTube FMB9ID_IKP, seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (29/8).
"Kita ketemu daerah yang masuk 5 besar miskin di provinsi, tapi hanya menganggarkan 1,62 persen. Kita bilang, jangankan untuk mengentaskan, supaya yang miskin nggak wafat saja itu sudah susah, jangankan mengentaskan," ujarnya.
Berdasarkan data di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) kata Pahala, Kabupaten Cirebon memiliki anggaran pada 2023 sebesar Rp7.160.705.390.798 (Rp7,1 triliun). Akan tetapi, Kabupaten Cirebon hanya menganggarkan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem sebesar Rp115.888.621.125 (Rp115,8 miliar) atau hanya sebesar 1,62 persen.
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Minta Guru Bahasa Inggris dari Selandia Baru untuk Latih Calon PMI
Polisi Ungkap Modus Penipuan Kripto Rp 3 Miliar: Profesor Palsu Ramal Runtuhnya Pasar Saham
Purbaya Yudhi Sadewa: Target Ekonomi Indonesia Tumbuh 8% di Era Prabowo
Inpres Jalan Daerah 2025: Strategi PUPR Percepat Konektivitas & Ketahanan Pangan