"Toh nanti di putaran kedua tetap tinggal 2, masa kita kalah Perancis, kita kalau nanti mau bahkan di Amerika sebelum ada pemilihan Presiden Internal partainya juga ada konvensi konvensi calon presiden itu banyak orang yang tidur," ungkapnya.
Oleh karena itu, banyaknya Capres yang ikut bertarung maka masyarakat bisa mencari sosok pemimpin terbaik.
"Tetap nah ini kita serahkan judicial review presidential threshold diubah menjadi 0 persen," ungkapnya.
Sebelumnya, Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Patung Kuda, Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2023) siang.
Mereka ingin memgawal sidang judicial review Omnibuslaw Undang-undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.
"Sekarang memasuki sidang yang kelima dan keenam saya akan coba yaitu mendengarkan beberapa saksi. Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa para hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan gugatan partai buruh," katanya.
Menurutnya, partai buruh adalah satu-satunya partai yang bisa membuat judicial review ke MK terhadap Undang-undang Cipta Kerja.
Babkan, Partai Buruh tengah berjuang agar pemerintah membatalkan undang-undang tersebut.
"Ini adalah sifatnya uji formil karena buruh, petani, nelayan, masyarakat kelas pekerja tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di DPR," ucapnya.
Sumber: Wartakota
Artikel Terkait
Lisa Mariana Minta Maaf ke Atalia via DM: Unggah Bukti & Reaksi Warganet
Pembangunan Huntara Agam Ditarget Selesai 1 Bulan, Prabowo Janjikan Hunian Tetap 70 m²
Analisis Kasus Ijazah Jokowi: 4 Tahap Penyelesaian & Pandangan Ahli Hukum
4 Tahap Penyelesaian Kasus Ijazah Jokowi & Analisis Hukum Mahfud MD