PDIP soal BEM UI Kritik Jokowi Milik Partai: Rakyat dan Partai Satu Kesatuan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons kritik BEM UI yang menyebut Presiden Jokowi milik partai bukan milik rakyat.

Hasto menuturkan, PDIP selalu melakukan proses pendidikan politik yang selalu mengajarkan kader untuk mengutamakan kepentingan rakyat.

Ia mencontohkan kebijakan PDIP yang menolak impor pangan dan meminta seluruh anggota DPR dari PDIP untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"Contohnya, PDIP sebagai partai yang rohnya untuk rakyat kebangsaan, keadilan sosial, memperjuangkan struktur ekonomi yang lebih berkeadilan, maka kenapa kami menolak impor berbagai produk pangan dan lebih memilih agar petani kita sendiri yang produksi. Sehingga tak bisa dipisahkan antara partai dan rakyat. Itu satu kesatuan," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (22/5).

"Dan ini berlaku dalam sistem demokrasi di manapun, maka anggota legislatif sebagai perwakilan partai, dia juga representasi dari rakyat, bukan representasi di dapilnya. Sehingga sangat clear, maka ini merupakan bagian dari pendidikan politik yang sangat penting bagi rakyat. Jadi kita tak pernah memisah-misahkan," lanjutnya.

Ia menyebut hal serupa juga dilakukan Jokowi sebagai kepala negara. Saat sudah menjadi kepala negara, kata dia, Jokowi sudah menjadi milik seluruh rakyat Indonesia.

"Pak Jokowi sebagai kepada negara, kepala pemerintahan. Dia menjadi wakil rakyat seluruh rakyat Indonesia yang tidak bisa dibeda-bedakan atas pembagian daerah pemilihan. Sehingga sangat clear bahwa ini merupakan bagian dari pendidikan politik yang sangat penting bagi rakyat," kata dia.