KPK OTT Dua Kepala Daerah, DPR Ingatkan: Jangan Main-Main dengan Amanah Jabatan
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua kepala daerah dalam waktu berdekatan memicu keprihatinan mendalam dari parlemen. Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Toha, mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak bermain-main dengan amanah jabatan yang diemban.
Peringatan ini disampaikan menanggapi aksi KPK yang menjaring Wali Kota Madiun, Maidi, dan Bupati Pati, Sudewo, dalam dua operasi berbeda di hari yang sama.
Detail Kasus OTT KPK: Fee Proyek dan Jual Beli Jabatan
Maidi diduga kuat terlibat dalam kasus dugaan penerimaan fee proyek dan penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Sementara itu, Sudewo ditangkap atas dugaan suap dalam proses pengisian jabatan atau jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
“Ini adalah tamparan keras bagi jalannya otonomi daerah. Kami di Komisi II sangat menyayangkan masih adanya kepala daerah yang berani bermain-main dengan hukum. Jangan pernah jadikan jabatan sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri melalui fee proyek ataupun jual beli jabatan,” tegas Muhammad Toha, Selasa, 20 Januari 2026.
Artikel Terkait
Walikota Madiun Maidi Ditahan KPK: Fakta OTT Proyek dan Izin yang Menggemparkan
Partai Baru di Indonesia: Analisis Pragmatisme Kekuasaan Tanpa Ideologi Jelas
KPK Boyong 8 Tersangka OTT Pati ke Jakarta, Termasuk Bupati Sudewo: Dugaan Jual Beli Jabatan
Bupati Pati Sudewo Ditangkap KPK: Kronologi OTT & Reaksi Warga Koruptor Digulung!