Gerindra Tolak Budi Arie: Alasan & Dampak Negatifnya Bagi Partai

Keberadaan Budi Arie di Partai Gerindra dinilai dapat membawa dampak buruk bagi partai. Sorotan publik terhadap figur Budi Arie masih sangat tajam, terutama terkait kasus judi online yang pernah dibahas oleh Prof Mahfud MD dan banyak kalangan.

"Kalau dia masuk Gerindra, jelas bisa berdampak sangat tidak baik, apalagi partai itu sedang berkuasa saat ini," tegas Habib Syakur.

Ia juga mengingatkan kasus Immanuel Ebenezer yang bergabung dengan Gerindra saat Pilpres lalu dan terbukti melakukan korupsi. "Yang kena getah jelas Gerindra. Artinya ini sangat logis mengapa kader Gerindra menolak Budi Arie. Keberadaannya di Gerindra akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya," pungkasnya.

Rencana Budi Arie Gabung Gerindra

Budi Arie Setiadi sebelumnya mengutarakan keinginannya untuk bergabung dengan partai politik dalam Munas ke III ProJo pada 1 November 2025. Ia menyatakan telah mendapat permintaan langsung dari Presiden di sebuah forum, meski tidak menyebutkan secara eksplisit nama partai yang dimaksud.

Setelah pemerintahan Jokowi berakhir, Budi Arie mengajak kader ProJo untuk memperkuat program-program pemerintahan Prabowo Subianto dengan memperkuat partai politik pimpinan Presiden.

Penolakan Kader Gerindra di Solo

Ketua DPC Partai Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, menegaskan penolakan terhadap rencana Budi Arie bergabung dengan Gerindra. "Solo sendiri juga sama (menolak), tidak begitu bisa menerima Budi Arie Projo masuk Gerindra," ujarnya.

Alasan penolakan tersebut karena Gerindra sudah memiliki kader militan melebihi Projo. Masuknya Budi Arie justru dikhawatirkan dapat merusak tatanan partai.

"Karena Gerindra sudah punya kader militan melebihi Projo. Budi kalau masuk bisa merusak tatanan partai karena dia punya pemikiran berbeda dengan AD/ART Gerindra," kata Ardianto.

Ia menambahkan, "Dia masuknya seolah-olah sudah punya power tinggi bisa merusak. Saya tidak setuju sekali, Budi masuk Gerindra karena levelnya sudah berbeda. Kalau saya ketua DPC Solo menolak, maka badan partai secara umum dan kader pengurus ikut menolak."