Risiko Hukum Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh dengan APBN, Prabowo Diperingatkan

Utang Kereta Cepat Whoosh Berpotensi Jadi Beban Rakyat

Zaenur mengingatkan bahwa proyek kereta cepat Whoosh dari awal telah disepakati sebagai mekanisme bisnis murni (B2B). Jika kemudian pembiayaannya dialihkan ke APBN, maka beban tersebut pada akhirnya akan ditanggung oleh rakyat.

"Tetapi apapun itu, itu merupakan beban bagi rakyat yang tadinya dipikirkan sebagai sebuah mekanisme bisnis murni berubah menjadi APBN," ujarnya.

Pentingnya Audit Menyeluruh Proyek Kereta Cepat Whoosh

Selain persoalan pembiayaan, Zaenur juga menyoroti pentingnya dilakukan audit menyeluruh terhadap proyek kereta cepat Whoosh. Audit ini harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pembiayaan, hingga pelaksanaan pembangunan.

Audit diperlukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam proyek yang menelan dana besar ini. Dengan audit, masyarakat dapat mengetahui apakah masalah yang ada berasal dari perencanaan yang buruk, proses pembangunan yang bermasalah, atau bahkan adanya markup.

"Kita tidak langsung menuduh ini ada korupsi, tapi memang itu semua baru akan terjawab kalau ada audit," jelas Zaenur Rohman.

Peringatan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintahan Prabowo Subianto dalam menangani warisan utang proyek strategis nasional, yang tidak hanya menyangkut aspek ekonomi tetapi juga mengandung risiko hukum dan politik yang signifikan di masa depan.