Keterkaitan Inkonsistensi Kebijakan dengan Ruang Korupsi
Menurut Ubedilah, kebijakan yang tidak konsisten seringkali membuka ruang bagi praktik korupsi. Dalam berbagai studi sosiologi korupsi, potensi korupsi besar justru muncul ketika sebuah kebijakan dilakukan secara tertutup atau dirahasiakan dari publik. Perubahan mendadak dalam pengambilalihan proyek KCJB ini diduga kuat memiliki indikasi adanya "sesuatu" di baliknya.
Desakan untuk Investigasi oleh KPK
Ubedilah Badrun mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan investigasi mendalam. Beberapa hal yang perlu ditelusuri meliputi:
- Dugaan adanya transaksi keuangan mencurigakan antara pemerintah Indonesia dan China Development Bank (CDB) sebagai pemberi pinjaman proyek.
- Alasan di balik pergeseran kebijakan dan penerimaan pinjaman dengan suku bunga yang meningkat dari 2% menjadi 3,4%.
- Adanya perubahan Peraturan Presiden (Perpres) yang menyertai proyek.
- Pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Whoosh yang mencapai sekitar 1,6 miliar dolar AS atau setara dengan 20 triliun Rupiah.
Ubedilah menegaskan bahwa semua kejanggalan dan pembengkakan biaya dalam proyek kereta cepat pertama di Indonesia ini perlu dibongkar dan diusut tuntas untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Artikel Terkait
Jokowi Bongkar Fakta Rumah Pensiun Colomadu: Bukan untuk Tinggal, Ternyata untuk Ini!
Prabowo Undang Dasco ke Rumah, Ini 3 Hal Penting yang Mereka Bahas
Amien Rais Sebut 3 Nama Ini Perusak Indonesia, Tuntut Hukuman Mati untuk Jokowi
Jokowi Gerah dengan ST Burhanuddin? Ini Nama Calon Pengganti yang Diusulkan ke Prabowo