Keterkaitan Inkonsistensi Kebijakan dengan Ruang Korupsi
Menurut Ubedilah, kebijakan yang tidak konsisten seringkali membuka ruang bagi praktik korupsi. Dalam berbagai studi sosiologi korupsi, potensi korupsi besar justru muncul ketika sebuah kebijakan dilakukan secara tertutup atau dirahasiakan dari publik. Perubahan mendadak dalam pengambilalihan proyek KCJB ini diduga kuat memiliki indikasi adanya "sesuatu" di baliknya.
Desakan untuk Investigasi oleh KPK
Ubedilah Badrun mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan investigasi mendalam. Beberapa hal yang perlu ditelusuri meliputi:
- Dugaan adanya transaksi keuangan mencurigakan antara pemerintah Indonesia dan China Development Bank (CDB) sebagai pemberi pinjaman proyek.
- Alasan di balik pergeseran kebijakan dan penerimaan pinjaman dengan suku bunga yang meningkat dari 2% menjadi 3,4%.
- Adanya perubahan Peraturan Presiden (Perpres) yang menyertai proyek.
- Pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Whoosh yang mencapai sekitar 1,6 miliar dolar AS atau setara dengan 20 triliun Rupiah.
Ubedilah menegaskan bahwa semua kejanggalan dan pembengkakan biaya dalam proyek kereta cepat pertama di Indonesia ini perlu dibongkar dan diusut tuntas untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Artikel Terkait
Skandal Solar Murah Rp 2,5 Triliun: Erick Thohir hingga Boy Thohir Disebut, Kejagung Dinilai Tak Serius
Sjafrie vs Dasco: Pengamat Bantah Rumor, Sebut Mereka Dua Pilar Utama Prabowo
Adimas Firdaus Resbob Dilaporkan Viking ke Polda Jabar, Profiling Dimulai
Adimas Firdaus Pemilik Akun Resbob Dituntut Wagub Jabar, Polisi Diminta Tangkap Pelaku Penghina Suku Sunda