Proyek Kereta Cepat Whoosh Dinilai Warisan Jokowi yang Membebani Negara
Polemik penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa untuk membayar utang proyek kereta cepat Whoosh disebut sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang sarat kepentingan politik di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pengamat Kebijakan Publik, Prof. Sulfikar Amir, menyatakan bahwa masalah keuangan Whoosh adalah efek dari proses pengambilan keputusan yang penuh dengan relasi kuasa. Menurutnya, sejak awal banyak pihak telah mengkritik proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, namun semua suara tersebut diabaikan.
"Proyek ini terus dipaksakan, lalu sekarang beroperasi dan secara finansial dia rugi terus," ujar Professor dari Nanyang Technological University (NTU), Singapura itu.
Dua Pertanyaan Mendasar dan Dampak Ketidakadilan
Sulfikar menyoroti dua pertanyaan mendasar: mengapa proyek ini tetap dilaksanakan dan siapa yang paling bertanggung jawab. Ia juga menekankan munculnya aspek ketidakadilan, berupa ketimpangan manfaat antarwilayah.
"Duit yang keluar begitu besar hanya untuk melayani jalur penumpang dari Jakarta-Bandung. Ini sangat tidak adil buat masyarakat di daerah lain yang butuh sarana transportasi yang sama," tegasnya.
Artikel Terkait
Purbaya Tolak Perintah Dedi Mulyadi: Diduga Ada yang Tidak Jujur dari Anak Buahnya?
Rocky Gerung Beberkan Potensi Pidana Jokowi Terkait Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh
Bahlil Ungkap Masa Lalu Kelam: Saya Pernah Jadi Korban Busung Lapar
Luhut Dituding Mencla-Mencle Soal Whoosh, Pengamat Soroti Pentingnya Audit!