"Saya mendukung Purbaya dalam hal ini. Jadi begini, ini masalahnya yang harus dicari secara hukum," tegas Mahfud.
Sejarah Proyek yang Dipaksakan
Mahfud mengungkapkan bahwa proyek Whoosh awalnya direncanakan sebagai kerja sama government to government (G2G) dengan Jepang dengan bunga hanya 0,1 persen. Namun tiba-tiba beralih menjadi business to business (B2B) dengan China dengan bunga 2 persen yang kemudian membengkak menjadi 3,4 persen.
Bahkan, Menhub Ignatius Jonan yang menyatakan proyek ini tidak viable justru dipecat dari jabatannya. Presiden Jokowi disebut mengakui bahwa pengalihan ke China adalah ide pribadinya.
Dampak dan Ancaman Kedaulatan
Mahfud memperingatkan potensi ancaman terhadap kedaulatan Indonesia jika gagal membayar utang, mengacu pada pengalaman Sri Lanka yang kehilangan pelabuhannya ke China. "Cina bisa meminta kompensasi menguasai Laut Natuna Utara dan membangun pangkalan di sana selama 80 tahun," ujarnya.
Panggilan untuk Penyelesaian Hukum
Mahfud menekankan pentingnya penyelesaian secara hukum, baik pidana maupun perdata. "Saya lebih cenderung selesaikan pidananya agar bangsa ini tidak terbiasa membiarkan orang bersalah," tegasnya.
Ia juga berharap Presiden Prabowo Subianto mendukung penegak hukum dalam menyelidiki dugaan mark-up proyek Whoosh, sekaligus mengapresiasi langkah awal pemerintahan baru dalam memberantas korupsi.
Artikel Terkait
Bupati Lamteng Ardito Wijaya Goda Wartawati Kamu Cantik Hari Ini Usai Jadi Tersangka KPK
Analisis Anton Permana: Dasco dan Sjafrie Bukan Rival, tapi Dua Pilar Penopang Prabowo
Bencana Ekologis Aceh & Sumatera: Penyebab, Seruan Beli Hutan, dan Aturan Hukumnya
Klaim Bombshell Rismon Sianipar: Kasmudjo Tak Kenal Jokowi Sama Sekali, Ijazah UGM Dipertanyakan