“Kalau Wapres sudah berkantor di sana, maka kebutuhan pendukungnya seperti ASN, fasilitas, hingga estimasi penggunaan gedung dan anggaran akan terlihat lebih jelas," jelasnya.
Pengaktifan IKN dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta memastikan manfaat ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang lebih merata.
“Presiden Prabowo punya agenda besar. Jangan sampai IKN malah menjadi beban negara,” tegas Saan.
Legislator Partai Nasdem itu menambahkan, dengan adanya aktivitas pemerintahan di IKN maka ia optimistis program Presiden Prabowo dapat tercapai secara bertahap.
“Tidak ada motif lain, hanya agar IKN tidak terlantar, tidak membebani pemerintah, dan tetap berjalan sesuai semangat awal pembangunannya,” pungkasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Gus Yaqut Diperiksa KPK 8 Jam Soal Korupsi Kuota Haji, Kerugian Negara Rp 1 Triliun
Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa KPK Lagi: Fakta Kasus Korupsi Kuota Haji 2024
Kritik Prabowo Soal Wisata Bencana: Sinyal Tegas Konsolidasi Kabinet dan Komunikasi Pemerintah
Said Didu Peringatkan Prabowo Soal Kudeta Sunyi, Soroti Tindakan Kapolri Listyo Sigit