Pemakzulan Harus Satu Paket? Mahfud MD Nilai Narasi Jokowi sebagai Ancaman Terselubung

Wacana pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming, menurut Joko Widodo merupakan bagian dari dinamika dalam berdemokrasi sehingga tidak perlu direspon secara berlebihan.

Selain disebut sebagai dinamika demokrasi, Joko Widodo juga menganggap pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming tidak sejalan dengan komitmen Pilpres.

Mekanisme pemilihan pasangan Capres dan Cawapres di Indonesia, menurut Jokowi bersifat satu paket sehingga narasi pemakzulan tidak perlu menjadi alasan untuk sakit hati.

“Pemilihan Presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri kaya di Filipina, sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme,” ujar Jokowi dikutip Ayojakarta dari Kompas TV.

Pernyataan Jokowi terkait narasi pemakzulan Gibran, Mahfud MD yang sempat menjabat Menko Polhukam menilai kalimat tersebut sebagai bentuk ancaman terselubung.

Presiden Republik Indonesia Ketujuh, menurut Mahfud sangat memahami bahwa kalimat yang tertulis dalam Undang-Undang bersifat opsional.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemakzulan secara tunggal bukan hanya dapat dialami oleh Presiden tetapi juga Wakil Presiden.

Mengacu pada ketentuan tersebut, Mahfud menilai pemakzulan terhadap Gibran dari jabatan Wapres sebagai hal yang mungkin saja terjadi.

Sebagaimana dengan Presiden Soeharto yang kemudian digantikan oleh BJ Habibie, hal serupa bisa berlaku terhadap pasangan Prabowo-Gibran.

“Indonesia itu satu paket beda dengan Filipina, itu kata Pak Jokowi, menurut saya itu adalah semacam ancaman terselubung,” jelas Mahfud.

Disampaikan saat menjadi narasumber di sebuah siniar, Mahfud MD melihat dampak pernyataan Jokowi tersebut sudah mulai berlaku di tingkat parlemen.

Surat pemakzulan Forum Purnawirawan yang terkesan diabaikan selama lebih dari satu bulan, ditengarai sebagai akibat dari pernyataan Jokowi.

Alasan surat belum diterima yang sempat disampaikan oleh sejumlah petinggi di Parlemen, menurut Mahfud tidak relevan untuk dijadikan sebagai suatu alasan.

Selain karena narasi pemakzulan Gibran sudah berlangsung cukup lama, para Anggota Dewan menurut Mahfud bisa dengan mudah mengakses isi surat.

Selain karena sudah tersebar melalui berbagai platform media sosial, surat Forum Purnawirawan TNI juga dapat diminta secara langsung.

Kesan saling melempar pernyataan yang diperlihatkan oleh para anggota dewan, disikapi Mahfud sebagai akibat adanya fenomena politik.

Meski didukung oleh mayoritas parpol di parlemen, Prabowo Subianto menurut Mahfud tidak bisa melakukan penyederhanaan.

“Pak Harto sempat didukung oleh 100 persen, tetapi di tanggal 21 Mei tidak satu persen-pun yang mendukung, kuncinya ada di Pak Prabowo,” terang Mahfud dikutip Ayojakarta dari YouTube Forum Keadilan TV. ***

Sumber: ayojakarta