GELORA.ME - Relawan Gibran merespons ancaman Forum Purnawirawan TNI yang akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat agar Wapres Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan, tidak kunjung direspons DPR.
Ketua Gibranku Papua Selatan Hendrikus Mahuse mengingatkan semua pihak bahwa Pilpres 2024 sudah selesai dan prosesnya berlangsung, jujur, dan adil.
"Semua rakyat dari Sabang sampai Merauke telah menggunakan hak pilihnya. Hasilnya jelas, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih kemenangan," kata Hendrikus melalui keterangan tertulisnya, dikutip Minggu 6 Juli 2025.
Di Provinsi Papua Selatan sendiri, pasangan nomor urut 2 itu meraih 162.852 suara, unggul jauh dari pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Demokrasi sudah bicara, dan suara rakyat tak bisa diabaikan," kata Hendrikus.
Menurut Hendrikus, desakan dari segelintir pihak yang menamakan diri wakil rakyat untuk memakzulkan Wapres Gibran merupakan tindakan tak berdasar serta berpotensi memecah belah bangsa.
"Jangan ganggu pilihan rakyat. Pilpres sudah usai, Prabowo dan Gibran sudah dilantik secara sah. Tidak ada alasan hukum dan moral untuk menggoyang hasil demokrasi yang telah disahkan KPU dan diawasi oleh berbagai pihak independen," kata Hendrikus.
Tekanan politik dari segelintir elite yang tak puas dengan hasil pemilu, kata Hendrikus, bukan saja mencederai demokrasi, tapi juga mengancam stabilitas politik nasional.
"Saat ini, yang dibutuhkan bangsa ini bukan kegaduhan baru. Tapi kerja nyata, gotong royong, dan persatuan. Saatnya kita maju bersama, membangun negeri ini dari desa sampai kota, dari barat sampai timur," kata Hendrikus.
Ia meminta DPR untuk tidak menanggapi surat atau tekanan dari pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Wapres Gibran secara inkonstitusional.
"Ini bukan soal politik semata, tapi soal menjaga kehormatan demokrasi dan semangat persatuan bangsa," pungkas Hendrikus.
Sekjen Gibranku Tanggapi Pemakzulan Gibran: Narasinya Bising, Tapi Hening Substansi
Sekretaris Jenderal relawan Gibranku, Pangeran Mangkubumi, menanggapi usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pernyataannya di program Rakyat Bersuara Inews TV, Rabu (11/6/2025), Pangeran menyebut bahwa usulan tersebut minim substansi dan cenderung memperkeruh stabilitas politik nasional.
"Saya cukup prihatin dengan apa yang terjadi pada bangsa kita. Negara sebesar Indonesia, dengan 280 juta rakyat, terus digiring untuk menyaksikan polemik-polemik politik yang bising secara narasi namun hening secara substansi," ujar Pangeran.
Ia menganalogikan situasi tersebut seperti memasuki ruangan anechoic chamber, yaitu ruang kedap suara, di mana seseorang dapat mendengarkan detak jantungnya sendiri.
Menurutnya, bangsa ini perlu lebih banyak mendengarkan aspirasi rakyat yang fundamental, bukan memperdebatkan isu personal yang tidak relevan.
"Generasi muda, ayo kita berani melangkah masuk ke spektrum anechoic chamber, agar bisa benar-benar mendengarkan detak jantung rakyat, denyut nadinya, isi hatinya, keluh kesahnya, dengan lebih jernih," lanjutnya.
Pangeran menekankan bahwa secara hukum tata negara, Gibran telah sah menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024, sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Karena itu, menurutnya, upaya pemakzulan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan justru bisa mengganggu jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Narasi yang dibangun tanpa isi bisa mengganggu stabilitas politik nasional, bahkan berpotensi menimbulkan kekacauan dan menghambat program kerja pemerintah yang saat ini tengah mewujudkan visi dan misinya," tegasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Silfester Matutina 2 Kali Serang Forum Purnawirawan, Sebut Kumpulan Manusia Konyol Hingga Pecundang
Prihatin Dedi Mulyadi Mulai Dikultuskan, Pengamat Ingatkan Pengalaman Buruk Zaman Jokowi: Sampai Disebut Nabi
Menakar 3 Kemungkinan Pelengseran Gibran Usai Diultimatum Jenderal dan Pengacara
Komunikolog Politik Setuju Wapres Diusulkan Presiden Terpilih-Ditetapkan MPR