7 DAFTAR Kebijakan Menteri Prabowo Yang Sukses Menuai Kontroversi dan Dianulir

GELORA.ME - Memasuki awal tahub 2025, sejumlah kebijakan menteri di Kabinet Merah Putih (KBM) sukses menuai kontroversi hingga membuat Presiden RI Prabowo Subianto langsung turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan.

Kebijakan para menteri itu yang membuat Prabowo turun tangan lantaran dinilai tidak pro ke rakyat. Alhasil kegaduhan pun terjadi.

Setidaknya tercatat, ada sebanyak lima kebijakan menteri yang sukses menghasilkan kegaduhan di masayarakat dan akhinrya dianulir oleh Prabowo.

Keputusan menteri yang menuai kontroversi dan dianulir Prabowo mulai dari kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, pengecer dilarang jual gas 3 kg dan terbaru soal empat pulau yang diperebutkan Aceh-Sumatera Utara (Sumut).

Untuk lebih jelasnya, berikut daftar lima keputusan menteri yang menuai kontroversi dan dianulir Presiden RI Prabowo Subianto:

1. Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Soal Kenaikan PPN 12 Persen

Rencana kenaikan PPN 12 persen sukses bikin gaduh. Banyak yang menolak atas kenaikan PPN 12 persen. Alhasil masyarakat menggelar demo menolak kenaikan PPN 12 persen terjadi di mana-mana.

Masyarakat khawatir kebijakan ini memicu kenaikan harga barang dan jasa. Dan benar saja, belum juga diputuskan banyak barang-jasa yang mengalami kenaikan imbas kenaikan PPN 12 persen.

Menjelang malam Tahun Baru 2025, Presiden Prabowo pun mengambil langkah sigap. Dia mendatangi gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan rapat bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Setelah rapat selama beberapa jam, Presiden Prabowo memutuskan untuk membatalkan kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen. 

Kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya untuk barang mewah tanpa menyentuh kebutuhan pokok.

Pembatalan kenaikan PPN 12 persen merupakan kebijakan pertama yang dianulir Presiden Prabowo.

2. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia Soal Larangan Pengecer Jual Gas Elpiji 3kg

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melarang pengecer menjual elpiji 3 Kg memicu kelangkaan gas elpiji.

Akibatnya antrean panjang terjadi di pangkalan atau subpenyalur. Bahkan dikabarkan seorang lansia meninggal dunia lantaran kelelahan antre gas elpiji 3 Kg.

Saat itu, Bahlil hanya mengizinkan penjualan elpiji 3 Kg lewat pangkalan atau subpenyalur Pertamina mulai 1 Februari 2025.

Prabowo lantas memanggil Bahlil ke Istana dan mengambil alih kebijakan kontroversial pembantunya. Presiden pun memutuskan membatalkan larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram yang dibuat oleh pembantunya itu.

Bahlil berdalih larangan pengecer menjual elpiji 3 Kg lantara distribusi gas bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran.

4. Keputusan Menteri ESDM Wacana Larangan Pengemudi Ojol Konsumsi BBM Subsidi

Pada masa awal pemerintahan Prabowo, muncul wacana untuk melarang pengemudi ojek online (ojol) menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengisyaratkan kendaraan berpelat hitam yang digunakan oleh pengemudi ojol tidak termasuk dalam kategori transportasi umum yang berhak menerima subsidi BBM.

Namun, wacana tersebut menuai kritik dari berbagai pihak. Menanggapi itu, pemerintah menyatakan skema penyaluran subsidi BBM masih dalam tahap simulasi dan belum ada keputusan final.

Menteri ESDM menegaskan pemerintah akan mengambil langkah bijaksana dalam menentukan kebijakan tersebut, dengan memasukkan pengemudi ojol dalam kategori penerima BBM subsidi

3. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek soal Efisiensi Anggaran Pendidikan 

Pada masa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) dijabat Satryo Soemantri Brodjonegoro memaparkan sejumlah beasiswa yang kena pemangkasan anggaran.

Pasalnya, pemerintah berencana melakukan pemangkasan anggaran untuk pendidikan.Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.

"Beasiswa ada KIP kuliah, pagu awalnya Rp14,698 triliun, kemudian efisiensi oleh Ditjen Anggaran (Kemenkeu) sebesar Rp1,31 triliun, (besarnya) 9 persen. Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi," kata Satryo.

Kemudian, pada program BPI dan Beasiswa Adik, Satryo menjelaskan efisiensi anggarannya sebesar 10 persen dari pagu awal sejumlah masing-masing Rp194 miliar dan Rp213 miliar.

Adapun pada Beasiswa KNB serta dosen dan tenaga kependidikan, lanjut dia, efisiensi anggarannya sebesar 25 persen dari pagu awal sejumlah masing-masing Rp85 miliar dan Rp236 miliar.

Belakangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemotongan anggaran untuk KIP dibatalkan. Begitu pula beasiswa yang telah jalan namun Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro diganti.

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini Soal Penundaan Pengangkatan CASN 2024

Keputusan kontroversial juga dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini. Menpan-RB membuat kebijakan menunda pengangkatan CASN 2024.

Publik bereaksi atas kebijakan kontroversial itu. Kebijakan Menpan-RB menuai kontroversi karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan awal yang akhirnya merugikan para calon pegawai.

Prabowo kembali turun tangan untuk meredam gejolak di masyarakat. Presiden memutuskan mempercepat pengangkatan CASN yakni CPNS dan PPPK dipercepat paling lambat Juni 2025 dari semula diumumkan pada Oktober 2025.

Keputusan Prabowo juga mempercepat pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2024 paling lambat Oktober 2025. Sebelumnya, mereka semestinya diangkat pada Maret 2026.

5. Keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadia Soal Tambang Nikel di Raja Ampat

Laporan Greenpeace Indonesia atas kerusakan kawasan Geopark Raja Ampat memicu protes publik. 

Aktivitas penambangan nikel di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran telah merusak lingkungan kawasan Raja Ampat.

Eksploitasi nikel telah membabat lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi alami khas. Padahal, ketiga pulau ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil karena termasuk pulau-pulau kecil yang tidak boleh ditambang.

Bahkan, limpasan tanah akibat pembabatan hutan dan aktivitas penambangan memicu sedimentasi di pesisir. 

Sedimentasi ini merusak karang dan ekosistem perairan Raja Ampat.

Prabowo akhirnya mencabut empat dari lima izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan UNESCO Geopark Raja Ampat, yakni IUP milik PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining, setelah muncul protes dan hashtag #SaveRajaAmpat.

Sayangnya, masih ada satu perusahaan tambang yang IUP tidak dicabut yakni anak usaha BUMN PT Aneka Tambang (Antam) yakni PT GAG Nikel.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian Soal 4 Pulau Aceh-Sumut

Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang memutuskan empat pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk wilayah Sumatera Utara (Sumut) menuai kontroversi.

Keputusan Mendagri itu tertuang dalam surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 terkait penetapan empat pulau menjadi bagian Sumatera Utara (Sumut).

Gubernur Aceh Muzakir Manaf pun merasa keberatan atas keputusan Mendagri yang baru terbit itu.

Aceh mati-matian mempertahankan empat pulau yang diklaim sebagai miliknya. 

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga tidak mau kalah dan berdalil bahwa keputusan itu sudah berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kemendagri.

Sukses menuai kegaduhan, Prabowo turun tangan langsung dan pada Selasa 17 Juni 2025 menggelar rapat terbatas (ratas) melalui video conference.

Ratas itu dihadiri oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Berdasarkan pembahasan melalui ratas, Prabowo pun memutuskan bahwa empat pulau yang menuai polemik itu kembali ke Aceh dan sah milik Aceh bukan Sumut.

"Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen data pendukung, kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administrasi berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah masuk wilayah administrasi Aceh," ujar Prasetyo Hadi saat konferensi pers pada Selasa 17 Juni 2025.

Sumber: Strategi