Dalam Kacamata Spiritual, Kader PSI Meyakini Jokowi Sedang Jalankan Misi Khusus untuk Indonesia, Apa Tuh?

GELORA.ME - Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka meyakini berbagai upaya untuk menjatuhkan nama baik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, tak akan berhasil.

Sambil mengunggah foto Jokowi, dia menyebut bahwa sosok itu telah mengajar kuat di pikiran rakyat Indonesia

"Tokoh politik dalam gambar ini sulit dijatuhkan karena ia telah mengakar dalam realitas dan pikiran rakyat Indonesia," tulisnya dikutip Warta Kota dari akun X, Senin (19/5/2025).

Dia menyebut, berbagai isu yang diembuskan untuk merusak nama baik Jokowi selama ini, tak pernah mempan 

"Maka tak heran jika selama ini segala jenis isu yang datang silih berganti tak mempan," kata dia 

Dedy juga memuji Jokowi sebagai tokoh yang membawa pengaruh politik baru di Indonesia.

"Selain karena pengaruh politiknya yang sudah tertanam kuat, ia juga telah menjadi semacam simbol politik baru," imbuhnya 

Penilaian terhadap Jokowi tersebut, menurut Dedy Nur, bukan sekadar asumsi pribadinya saja 

Dia mengaku telah mendapatkan informasi akurat mengenai sepak terjang Jokowi

"Ini cerita yang saya kira publik banyak tidak tau dan saya langsung dapat ceritanya bukan dari A 1 tapi jauh melampaui A 1."

"Inilah mengapa sampai saat ini saya sangat tertarik mengikuti perjalanan politik beliau, bagi saya yang di lakukan Jokowi adalah semacam "laku hidup" atau aktivitas hidup yang otentik, ia tidak terpengaruh sama sekali dengan kesilauaan kekuasaan, ia hanya ingin berbagi pengalaman hidup langsung bersama rakyat," katanya

Di sisi lain, dia juga meyakini Jokowi adalah sosok spesial yang sedang menjalankan misi khusus untuk Indonesia

"Atau kalau dalam pendekatan spiritual, beliau ini sedang menjalankan misi khusus untuk Indonesia. Sayang sekali kita seringkali memang buta dalam membaca pergerakan zaman," kata dia

Dedy pun berharap, Jokowi nantinya bisa terpilih jadi ketua umum PSI

"Karena itu, jika kelak beliau benar-benar menjadi Ketua Umum @psi_id maka sebuah gaya berpolitik baru akan lahir dengan penuh semangat: politik blusukan bareng warga," tandasnya.

👇👇

Tokoh politik dalam gambar ini sulit dijatuhkan karena ia telah mengakar dalam realitas dan pikiran rakyat Indonesia.

Maka tak heran jika selama ini segala jenis isu yang datang silih berganti tak mempan. Selain karena pengaruh politiknya yang sudah tertanam kuat, ia juga telah… pic.twitter.com/iNhSxyZFof

— Dedy Nur (@DedynurPalakka) May 18, 2025

Lebih cocok masuk Golkar

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi lebih cocok bergabung dengan Partai Golkar ketimbang Partai Solidaritas Indonesia (PSI), jika ingin melanjutkan kiprahnya di dunia politik.

Menurut pria yang akrab dipanggil Hensat itu, Jokowi sebagai Presiden ke-7 membutuhkan partai yang lebih besar dan matang untuk menjamin kelancaran langkah politiknya ke depan.

"Jokowi memerlukan perahu yang lebih besar, lebih ajek untuk berlayar di perpolitikan Indonesia. Golkar mungkin menjadi perahu yang tepat buat Pak Jokowi," kata Hensat, Sabtu (17/5/2025).

Hensat menyoroti dinamika internal PSI, yang kini menerapkan sistem pemilihan Ketua Umum dengan prinsip “one man, one vote” dan membuka peluang bagi seluruh anggota untuk mencalonkan diri.

Namun, dia berpandangan skeptis, dengan Jokowi akan memanfaatkan peluang ini.

"Walaupun peluangnya besar, menurut saya Pak Jokowi tidak akan ambil kesempatan jadi Ketua Umum PSI," ujar Hensat.

Hensat menerangkan, PSI yang dikenal sebagai partai anak muda, tampaknya mulai mengikuti pola partai politik yang lebih mapan.

Dia mencontohkan cepatnya pergantian kepemimpinan di PSI, seperti dari Giring Ganesha, Grace Natalie, kembali ke Giring, hingga kini Kaesang yang baru dua hari menjadi anggota langsung diangkat sebagai Ketua Umum.

"Menariknya, sebagai partai yang citranya partai anak muda, PSI justru mulai mengikuti alur partai yang sudah lebih dulu ada," terang Hensat.

Hensat menyinggung potensi persaingan antara Gibran dan Kaesang dalam kongres PSI.

Dia mempertanyakan apakah pemilihan akan benar-benar demokratis atau justru ditentukan oleh “titah” Jokowi sebagai kepala keluarga.

"Apakah tetap kongres atau ditentukan di ranah keluarga? Misalnya, Pak Jokowi bilang, ‘Kaesang, kasih ke Gibran,’ atau ‘Gibran tetap wapres, ini buat Kaesang," terang Hensat.

Hensat menegaskan, jika PSI memang dipersiapkan sebagai kendaraan politik keluarga Jokowi, hal itu sah dalam demokrasi Indonesia.

"Kalau mau protes, bikin partai politik baru," ucap Hensat.

Sementara itu, Gibran, yang kini tidak memiliki partai politik, disebut Hensat membutuhkan partai sebagai pegangan politik.

Hensat menuturkan, PSI bisa menjadi solusi, tetapi Golkar juga bisa menjadi opsi yang lebih kuat bagi Jokowi dan Gibran.

"Nanti internal Golkar bagaimana, ya terserah. Yang jelas, Jokowi dan Gibran butuh partai yang mumpuni," tutur Hensat.

Sumber: Tribun