Surat Ini Bikin Mutasi Letjen Kunto Arief Dianggap Bermuatan Politis!

GELORA.ME - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menilai pembatalan surat keputusan atau KEP 554/IV/2025 yang hanya sehari menandakan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari jabatan Pangkogabwilhan I bermuatan politis.

"Makin menegaskan spekulasi bahwa mutasi berkaitan dengan dan didorong oleh motif politik," kata Hendardi melalui layanan pesan, Sabtu (3/5).

Adapun, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebelumnya menerbitkan surat keputusan nomor 554/IV/2025 pada 29 April 2025 terkait mutasi tujuh perwira tinggi.

Satu jenderal yang terkena mutasi dalam KEP Nomor 554 ialah Pangkogabwilhan I Letjen Kunto, putra Wapres ke-6 RI sekaligus eks Panglima ABRI Try Sutrisno. 

Sehari kemudian, Jenderal Agus kembali menerbitkan surat keputusan atau KEP bernomor KEP 554.a/IV/2025 pada 30 April 2025 terkait pembatakan mutasi tujuh perwira tinggi.

Muatan politis dari mutasi Letjen Kunto menyeruak setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI membuat tuntutan mencopot Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres RI. 

Try Sutrisno menjadi satu di antara ratusan purnawirawan TNI yang turut menandatangani pernyataan forum itu.

Hendardi menyadari Markas Besar TNI sudah menegaskan bahwa mutasi adalah bagian dari mekanisme pembinaan karier dan kebutuhan organisasi.

"Publik sulit mempercayai hal itu," kata dia.

Toh, lanjut Hendardi, Letjen Kunto Arief baru menjabat selama empat bulan sebagai Pangkogabwilhan I dan mutasi terhadap eks Pangdam Siliwangi itu terbilang cepat dan tidak lazim. 

"Mutasi dan pembatalan mutasi tersebut patut diduga tidak melibatkan kerja profesional Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi atau Wanjakti," katanya.

Hendardi mengatakan pembatalan mutasi menjadi pelajaran bahwa TNI tidak boleh menjadi alat politik kekuasaan dan menjadi perpanjangan kepentingan pihak tertentu.

"TNI hanya boleh menjadi instrumen politik negara dan menjalankan fungsi utamanya di bidang pertahanan untuk melindungi kedaulatan dan keselamatan negara," ujarnya.

Hendardi menilai pembatalan mutasi dalam sehari itu pasti menggerus kepercayaan publik akibat dugaan muatan politis dan tak melibatkan Wanjakti.

"Sulit bagi publik untuk percaya bahwa di mutasi yang dibatalkan itu didasarkan pada profesionalitas tata kelola TNI dan tuntutan objektif untuk TNI beradaptasi, tetapi lebih mengakomodasi motif dan kepentingan politik kekuasaan," katanya.

Sumber: JPNN