"Terlepas mau apapun itu alasan yang dibangun oleh KPK, tapi nuansa politiknya ini sangat tinggi," kata dia.
Menurut Masinto, langkah politis KPK ini tidak bisa ditolerir lantaran menjadikan hukum menjadi mainan politik.
"Ini yang menurut saya tidak boleh kita tolerir hukum dijadian alat politik, itu tidak benar, itu menentang prinsip-prinsip demokrasi," kata Masinton.
Sebelumnya KPK membantah ada muatan politik dari penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tahun 2012. KPK mengklaim memeriksa Cak Imin pasca deklarasi Bacawapres tidak berkaitan dengan politik.
Sumber: inilah
Artikel Terkait
Mengungkap Masalah Whoosh Sejak Awal: Analisis Lengkap Proyek Kereta Cepat yang Disebut Busuk
Luhut Diminta Sadar Diri! Igor Dirgantara Peringatkan Bahaya Post Power Syndrome di Era Prabowo
Dana Kas Jabar Rp2,6 Triliun Tak Mengendap! Ini Penjelasan Lengkap Gubernur Dedi Mulyadi
Fakta Tersembunyi Hubungan Keluarga Riza Chalid dan Prabowo, Ternyata Masih Saudara!