Aliansi Buruh Yogya Dukung Anies di Pilpres 2024, Kecewa dengan UU Ciptakerja Pemerintahan Jokowi

"Kami sadar, uji materi UU Cipta Kerja di MK itu tak bisa terlalu kami harapkan," imbuh Ruswadi. "Karena penegak hukum yang ditempatkan (di MK) orang orang yang pro pemerintah."

Tak mau memilih Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto

Dia pun menjelaskan alasan kenapa mereka tak mendukung calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo atau calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. 

Menurut dia, kedua calon presiden tersebut merupakan orang yang akan meneruskan warisan Jokowi, yaitu UU Cipta Kerja. 

"Satu lagi yang duduk di kabinet, Menteri Pertahanan (Prabowo Subianto), pasti nanti juga sama, membuat Cipta Kerja diberlakukan sebagai undang-undang," ujar Ruswadi.

Anies jadi harapan para buruh

Karena itu, dia menilai Anies Baswedan sebagai satu-satunya harapan bagi para buruh untuk memperbaiki kehidupannya. 

"Mau tidak mau, suka tidak suka harus ada perubahan, buruh harus memilih satu dari tiga sosok kandidat calon presiden itu, yang berani berpihak pada buruh," kata dia.

Ruswadi menambahkan berbagai program Anies yang dinilai berpihak pada buruh. Pada 2016, kata Ruswadi, Anies sebagai gubernur juga menerbitkan program kesejahteraan di luar upah minimum buruh. Sehingga kalangan pekerja bisa naik transportasi umum pemerintah daerah secara gratis.

Aliansi Buruh Yogyakarta pun mendesak kepada semua pimpinan konfederasi maupun federasi buruh di Jakarta untuk segera mendeklarasikan dan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden Periode 2024-2029.

Selain mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan, dalam kesempatan itu Aliansi Buruh Yogyakarta juga menyerukan lima tuntutan. Pertama, batalkan dan cabut UU Cipta Kerja. Kedua, cabut Permenaker  No. 5 Tahun 2023. Ketiga, tinjau kembali RUU Kesehatan yang mengkategorikan  tembakau setara narkotika dan psikotropika. Keempat, ciptakan dan perluasan lapangan kerja tanpa memangkas atau mengurangi kesejahteraan buruh yang sudah ada. Terakhir, hentikan dan batasi mendatangkan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Sumber: tempo