Lukas sedemikian rupa membuat banyak kwitansi fiktif pembelian makan dan minum yang diperoleh dari dana operasional. Adapun KPK telah berupaya mencocokan data kwitansi dengan tempat makan yang diakui mengeluarkan kwitansi tersebut.
Pihak rumah makan kemudian menegaskan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan kwitansi dan Lukas tak pernah melakukan transaksi yang disebutkan dalam bukti transaksi palsu itu.
"Ternyata itu juga banyak yang fiktif. Jadi restorannya tidak mengakui bahwa kwitansi itu diterbitkan oleh rumah makan tersebut," beber Alex.
Rekayasa transaksi tersebut dilakukan oleh Lukas dari 2019 hingga 2022 kala ia masih duduk di kursi pemerintahan Papua.
"Informasi yang kemarin dipaparkan ke pimpinan menyangkut dana operasional Gubernur selama tiga tahun itu dari tahun 2019 sampai 2022. Tiap tahun dana operasional yang bersangkutan itu 1 triliun lebih. Itu jauh lebih tinggi dari ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendagri," kata Alex.
Bukan cuma itu, KPK telah menelusuri bahwa laporan pertanggungjawaban perihal penggunaan dana operasional Lukas Enembe tidak menyertakan bukti-bukti yang jelas.
Lukas dituding salahgunakan APBD
Bukan cuma makan dan minum pakai dana operasional senilai Rp 1 M perharinya, Alex memaparkan sejauh ini memang sebagian besar kekayaan yang dinikmati Lukas berasal dari penyalahgunaan APBD.
Usut punya usut, dana APBD yang diselewengkan Lukas dibuat untuk bermain judi.
"Dari sisi aliran dana, itu yang mungkin bisa kita lihat sebesar-besar dana yang digunakan oleh yang bersangkutan (Lukas Enembe) untuk berjudi," ungkap Alex Marwata.
Sumber: suara
 
                         
                                 
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
Artikel Terkait
MKD DPR Tolak Pengunduran Diri Rahayu Saraswati, Dituding Cari Muka ke Prabowo
KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Whoosh, Libatkan Mantan Pejakat
Rismon Sianipar Klaim Prabowo Tahu Soal Ijazah Gibran: Fakta dan Perkembangan Terbaru
Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh: DPR Dukung KPK Usut Tuntas