Abbas juga mengingatkan beban anggaran yang harus ditanggung Indonesia, yaitu sebesar Rp16,7 triliun untuk bergabung dengan lembaga internasional tersebut. Menurutnya, jumlah ini dapat memberatkan kondisi fiskal negara.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa solidaritas kemanusiaan merupakan nilai penting. “Kalau Indonesia memang punya dana, membantu rekonstruksi Gaza tentu tidak masalah. Kita sebagai bangsa tidak boleh pelit,” ujarnya. Namun, bantuan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan dalam negeri dan tidak boleh dipaksakan.
Pertanggungjawaban Israel dan AS
Lebih lanjut, Abbas mempertanyakan keadilan dalam skema pendanaan. Pihak yang seharusnya bertanggung jawab penuh membangun kembali Gaza adalah Israel dan Amerika Serikat sebagai aktor utama kehancuran.
“Yang semestinya menyediakan dana sepenuhnya adalah Israel dan Amerika Serikat, karena merekalah yang menghancurkan dan memporak-porandakan Gaza,” tegasnya. Ia juga meragukan adanya jaminan politik bahwa Palestina akan benar-benar merdeka setelah rekonstruksi.
Penjelasan Resmi Pemerintah Indonesia
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan alasan Indonesia bergabung dengan Board of Peace. Jubir II Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, dan memperluas akses bantuan kemanusiaan di Gaza.
“Kita melihat juga bahwa Board of Peace ini adalah sebuah mekanisme yang sifatnya sementara untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil,” ujar dia dalam jumpa pers virtual, Kamis (22/1/2026).
Artikel Terkait
Bappenas: Program Makan Bergizi (MBG) Lebih Mendesak daripada Lapangan Kerja, Ini Alasannya
Pro Kontra Kasus Es Gabus Spons: Analisis Pandangan Firdaus Oiwobo vs Susno Duadji
Babinsa Serda Heri Dihukum 21 Hari Usai Tuduh Pedagang Es Kue Pakai Spons
Deddy Corbuzier Bantu Bangun Tempat Usaha untuk Penjual Es Gabus Viral, Ini Responsnya