Mu’ti mencontohkan hasil kunjungannya ke sebuah PKBM di Majalengka yang memiliki lebih dari 300 peserta didik. “Pesertanya ratusan, dan yang paling banyak justru Paket C,” katanya. Fakta ini menunjukkan bahwa pendidikan kesetaraan menjadi pilihan realistis bagi masyarakat yang tak bisa mengakses sekolah formal.
Penataan Ketat dan Komitmen Pemerintah
Di sisi lain, Mu’ti menekankan perlunya penataan lebih ketat dalam pengelolaan PKBM. Hal ini penting mengingat seluruh peserta program kesetaraan menerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP). Pemerintah harus memastikan tidak terjadi penyimpangan, baik secara administrasi maupun akademik.
“Kami pastikan tidak boleh ada yang lompat-lompat. Paket C lulus dulu, Paket B menyusul. Itu tidak boleh terjadi lagi,” tegas Mu'ti, menekankan pentingnya kelulusan sesuai jenjang yang berlaku.
Strategi Tingkatkan Rata-rata Lama Belajar
Penguatan PKBM merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menurunkan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan rata-rata lama belajar masyarakat. Saat ini, Kemendikdasmen telah memiliki direktorat khusus yang menangani pendidikan informal dan nonformal.
“Ini cara yang kami lakukan agar angka putus sekolah bisa dikurangi dan angka lama belajar bisa kita tingkatkan,” pungkas Mendikdasmen Abdul Mu’ti.
Artikel Terkait
Program CKG Prabowo: Benarkah Hemat atau Bikin Anggaran Kesehatan Jebol 2026?
Tower Seluler Ambruk di Surabaya: Hantam Atap Sekolah & Mobil, Begini Kronologinya
Dino Patti Djalal Peringatkan Pemerintah: Risiko Bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza Trump
MBG: Mesin Gizi atau Mesin Uang? Analisis Lengkap Program Makan Bergizi Gratis