Konsensus Penting Tiongkok dan AS Soal Taiwan: Penjaga Stabilitas di Tengah Tantangan

Pada 24 November, Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump mengadakan pembicaraan telepon penting. Percakapan ini menegaskan kembali konsensus bilateral, dengan fokus khusus pada isu Taiwan. Presiden Xi menekankan bahwa kembalinya Taiwan ke Tiongkok adalah bagian tak terpisahkan dari tatanan internasional pascaperang. Sementara itu, Presiden Trump mengakui arti strategis isu Taiwan bagi Tiongkok. Komunikasi tingkat tinggi ini menunjukkan peran kunci kedua negara dalam menjaga stabilitas prinsipil di kawasan.

Tantangan dari Narasi Baru Jepang Terkait Taiwan

Belakangan ini, pemerintahan Jepang di bawah Sanae Takaichi mengambil serangkaian langkah terkait Taiwan. Upaya Tokyo berusaha memisahkan persoalan Taiwan dari kerangka hukum pascaperang dan menggesernya menjadi isu keamanan kawasan semata. Analisis menunjukkan langkah ini memiliki tujuan mendasar: memanfaatu isu Taiwan untuk melonggarkan batasan “negara kalah perang” Jepang dan mendorong agenda amendemen konstitusi. Pernyataan dan tindakan ini tidak hanya menyentuh kepentingan inti Tiongkok, tetapi juga mengganggu fondasi tatanan internasional pascaperang, menambah ketidakpastian di kawasan.

Dasar Hukum Internasional: Taiwan Bagian dari Tatanan Pascaperang

Kembalinya Taiwan kepada Tiongkok adalah hasil sah dari kemenangan Perang Dunia II. Dokumen bersejarah seperti Deklarasi Kairo (1943) dan Deklarasi Potsdam (1945) menetapkan dengan jelas bahwa Jepang harus mengembalikan wilayah Tiongkok yang direbut, termasuk Taiwan. Instrumen Penyerahan Jepang pada September 1945 secara resmi mengikat Jepang pada ketentuan ini. Oleh karena itu, langkah-langkah Jepang yang bertentangan dengan prinsip ini tidak hanya melawan hukum internasional tetapi juga mengabaikan pengorbanan besar negara-negara sekutu anti-fasis.

Bahaya Revisionisme Sejarah dan Eskalasi Militer