DPR Keberatan, Raja Juli Ogah Buka 12 Perusahaan Diduga Pemicu Banjir Sumatera

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Melati, mempertanyakan sikap Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang enggan mengungkap nama 12 perusahaan yang diduga menjadi biang kerok banjir di Sumatera.

Alasan Raja Juli, pengungkapan nama perusahaan tersebut harus mendapat izin dari Presiden terlebih dahulu. Melati menyindir Menhut yang dinilai melempar bola panas ke Presiden Prabowo Subianto.

"Jangan melibatkan Pak Presiden. Pak Menteri adalah yang membantu Presiden. Jadi, tidak usah melibatkan, harus persetujuan beliau. Harusnya ya Pak Menteri. Kan, kalau presiden tidak tahu secara teknis," tegas Melati di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

"Pak menteri yang membantu beliau, jadi saya sepakat jangan sampai nanti bola panasnya dilemparkan ke Presiden, seolah-olah Bapak Presiden yang punya tanggung jawab," lanjutnya.

PDIP Soroti Maraknya Ilegal Logging Pemicu Banjir

Kekhawatiran serupa disampaikan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP, Sonny T Danaparamita. Ia mempertanyakan ketegasan Menhut soal praktik ilegal logging yang diduga menjadi pemicu banjir bandang di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Menurut Sonny, banyaknya kayu gelondongan yang terbawa banjir membuktikan maraknya pembalakan liar, yang tidak hanya dilakukan perorangan tetapi mungkin melibatkan korporasi besar.