"Kami meminta Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Menteri ESDM, karena kebijakan perizinan yang terlalu rumit terhadap tambang rakyat telah mendorong masyarakat kecil terpaksa masuk ke jalur tambang ilegal tanpa standar AMDAL dan keselamatan lingkungan," tuturnya.
Menurutnya, rakyat adat dan masyarakat kecil yang seharusnya diberi akses legal dan pendampingan justru dipinggirkan oleh sistem perizinan yang tidak berpihak.
Tuntutan Pencopotan Menteri LHK Raja Juli Antoni
Selain Bahlil, MAI juga meminta Presiden Prabowo mencopot Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Raja Juli Antoni. Raja Juli dinilai gagal menghentikan praktik pembalakan liar yang telah merusak hutan-hutan adat dan kawasan resapan air.
“Jika illegal logging terus dibiarkan, maka bencana akan terus berulang. Ini bukan sekadar kelalaian administratif, ini adalah kejahatan terhadap masa depan bangsa,” tandas Rafik Datuk Rajo Kuaso dengan tegas.
Desakan ini menegaskan bahwa bencana alam di Sumatera tidak hanya dipandang sebagai fenomena alam, tetapi juga sebagai dampak dari kegagalan tata kelola dan penegakan hukum di sektor sumber daya alam.
Artikel Terkait
Kepala BNPB Minta Maaf ke Bupati Tapsel: Analisis Lengkap & Respons Banjir Bandang Sumatera
Gus Ulil Dibombardir Telepon & WA Usai Debat Panas dengan Greenpeace, Apa Isu Wahabisme Lingkungan?
Impor Beras 2025: 364.300 Ton untuk Kebutuhan Khusus & Industri, Kementan Pastikan Tak Ganggu Harga Petani
Bencana Banjir Sumatra: Alasan Prabowo Belum Tetapkan Status Bencana Nasional