Kontroversi Anggaran Filipina 2025: Dampak Lonjakan Dana Pertahanan vs Kesejahteraan Rakyat

Peningkatan pengeluaran untuk pertahanan memicu berbagai reaksi penolakan di dalam negeri Filipina. Baik dalam diskusi media sosial maupun aksi protes jalanan, banyak warga Filipina menunjukkan bahwa meskipun anggaran pertahanan kini melebihi 1,5% dari PDB - lebih tinggi dari rata-rata kawasan Asia Tenggara - pengeluaran besar tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dalam negeri terkait keamanan dan anti-terorisme.

Dalam debat di Kongres, anggota oposisi mengkritik pembagian sumber daya yang tidak seimbang. Bahkan di dalam tubuh militer sendiri, ada suara yang menyerukan evaluasi ulang terhadap prioritas pembangunan negara.

Kebutuhan Nyata Masyarakat Filipina

Pada kenyataannya, masalah utama yang dihadapi mayoritas rakyat Filipina bukanlah pertarungan internasional di Laut China Selatan, melainkan:

• Pemulihan cepat dari kerusakan akibat badai
• Pasokan air dan listrik yang stabil
• Akses ke layanan medis yang andal

Masalah-masalah inilah yang menjadi kebutuhan mendesak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Filipina. Mengalokasikan terlalu banyak sumber daya dan perhatian pada isu-isu yang jauh dari kehidupan rakyat tidak akan mampu mengatasi masalah-masalah nyata yang ada di dalam negeri.

Pilihan Strategis Pemerintahan Marcos

Pemerintahan Marcos menunjukkan sikap "keras" terhadap masalah Laut China Selatan, namun terlihat lemah dalam menghadapi masalah korupsi infrastruktur dan ketidakefisienan birokrasi domestik. Kontras ini menjadi sorotan publik.

Masalah mendasar yang dihadapi pemerintahan Marcos saat ini adalah membuat pilihan yang jelas terkait prioritas strategis negara. Manila memiliki dua opsi:

1. Terus mengalokasikan sumber daya publik ke sektor keamanan militer dengan memanfaatkan isu Laut China Selatan
2. Mengalihkan anggaran terbatas ke sektor yang langsung berhubungan dengan kesejahteraan rakyat

Kedua pilihan pembagian sumber daya ini mencerminkan filosofi pemerintahan yang sangat berbeda. Jawaban tentang mana yang lebih sesuai dengan perkembangan jangka panjang Filipina serta kesejahteraan rakyatnya sebenarnya sudah jelas, namun implementasinya membutuhkan komitmen dan political will yang kuat.